DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menilai wajar masyarakat menolak kegiatan Barisan Ansor serbaguna (Banser) dan Ansor.
Demikian Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano beberapa waktu lalu dikutip dari Harian Haluan.
Menurut Arkadius, masyarakat Sumbar menolak Ansor dan Banser karena Islam Nusantara tidak diakui di bumi Minangkabau.
“Saya lihat penghadangan hanya untuk memastikan bahwa GP Ansor tidak menyampaikan ajaran Islam Nusantara di Sumbar. Kalau tidak ada tujuan ke sana, tak perlu ada perlawanan fisik dari GP Ansor. Tinggal disampaikan, mereka mau kemana, tujuannya apa?” kata Arkadius.
Ditegaskan Arkadius, masyarakat Sumbar tidak membutuhkan Islam Nusantara. Sebab yang namanya Islam tetaplah Islam, tidak perlu ada tambahan embel-embel seperti Islam Nusantara, Islam Indonesia, Islam Arab dan sebagainya.
“Hal-hal seperti itu kami minta tidak usahlah dilaksanakan di Sumbar, bisa merusak akidah dan ibadah masyarakat,” tuturnya.
Kemudian terkait pembatalan pengajian ustad Abdul Somad di sejumlah daerah dikarenakan ada penolakan dari GP Ansor menurut hemat dia, ini juga bisa menjadi salah satu alasan yang memicu masyarakat Sumbar menolak GP Ansor masuk ke Sumbar. Sebab membatasi ulama berdakwah karena alasan tertentu adalah suatu yang salah.
Menghindari gejolak di masyarakat, Arkadius meminta pihak kepolisian turun mengamankan ketika ada kelompok-kelompok tertentu datang ke Sumbar dengan membawa ajaran yang tak diperlukan.
“Kalau ingin lewat saja, ayo, kita persilakan, dan itu bisa dibantu dikawal oleh kepolisian,” kata politisi Partai Demokrat tersebut.
