Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menilai #2019GantiPresiden ada nuansa provokatif dan mengarah inkonstitusional.
“Gerakan ganti presiden dinilai lebih dominan unsur provokasi dan mengarah kepada aksi inkonstitusional dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi,” Kata Sekretaris MUI Jabar KH Rafani Achyar, Rabu (1/8).
Kiai Rafani mencontohkan kejadian di Batam yang memunculkan konflik antar masyarakat menjelang acara Ganti Presiden 2019. “Dideklarasikan di Batam dan ternyata menimbulkan konflik anak bangsa di sana,” paparnya.
Ia mengajak masyarakat Jabar menahan diri di tengah suhu politik yang mulai memanas. Dia tidak ingin keributan antara kubu pro ganti presiden dan kontra seperti di Batam terjadi di Jabar.
“Seharusnya gerakan tersebut menyuarakan ajakan untuk berkompetisi secara sehat. Serta mengangkat hal-hal positif yang ditawarkan kepada rakyat Indonesia,” ujar Rafani.
Selain itu, ia mengatakan, MUI Jabar dalam posisi netral dalam menghadapi Pilpres 2019 sebagaimana Pilkada Jabar 2018. Ini bukan berarti (MUI Jabar) dukung Jokowi. Kita netral, seperti di Pilgub (Jabar) juga kita netral,” pungkasnya.
