Aksi penghadangan sekelompok orang terhadap aktivis 2019GantiPresiden, Ustadzah Neno Warisman dkk di Bandara Hang Nadim Batam, Sabtu (28/7), disesalkan koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma.
Menurut Lieus, penghadangan itu bukan saja mencederai demokrasi yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk berkunjung kemanapun dan menyatakan pendapatnya, tapi juga meruntuhkan wibawa hukum.
“Menghalang-halangi setiap Warga Negara Indonesia menginjakkan kakinya di wilayah manapun di tanah airnya sendiri, adalah pelanggaran hukum,” ujar Lieus. Apalagi, tambahnya, penghadangan itu dilakukan di instalasi publik (Bandara) yang keberadaan dan pemanfaatannya dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
“Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 18 Mei 2017 sudah menegaskan hal itu, ” ujar Lieus.
Siapapun, katanya, dilarang berunjukrasa atau berdemo di obyek vital transportasi nasional seperti bandara, pelabuhan dan stasiun kereta. Sayangnya surat edaran itu tak berlaku di Bandara Hang Nadim, Batam.
Seperti diketahui, Sabtu sore (28/7) sekelompok orang mendatangi dan menyerbu masuk area Bandara dengan tujuan menghadang kedatangan rombongan Neno Warisman dkk.
Ditambahkan Lieus, sejak aktif dalam aksi 2019GantiPresiden, Neno Warisman memang kerap mendapat teror. Termasuk beberapa waktu lalu, mobilnya yang dalam keadaan mati dan terparkir, mendadak terbakar.
Terkait aksi presekusi yang menimpa Neno Warisman itu, Lieus menghimbau agar aksi-aksi seperti itu segera dihentikan.
“Bukannya memberi manfaat, tindakan itu justru menunjukkan pelakunya belum dewasa dalam berdemokrasi,” kata Lieus. “Semakin dihadang, Gerakan 2019GantiPresiden akan semakin besar, ” tambahnya.
Lieus pun berharap Neno tidak gentar menghadapi tekanan dan teror dari kelompok pembenci itu. “Demokrasi menjamin hak setiap warga negara untuk berbeda pendapat. Jadi kenapa harus dibungkam?” ujar Lieus.
