Rezim Joko Widodo (Jokowi) takut dikritik dengan kebijakan baru mengawasi handphone (Hp) dan akun medsos milik mahasiswa.
“Hp dan akun medsos mahasiswa diawasi dengan tujuan mencegah mahasiswa melakukan demo dan mengkritik penguasa,” kata aktivis Malari 1974 Salim Hutadjulu kepada suaranasional, Ahad (10/6).
Kata Salim, narasi radikal dan teroris hanya alibi untuk membungkam suara kritis dari kalangan mahasiswa. “Biasanya kalangan aktivis punya group gerakan mahasiswa dan bisa menggalang massa untuk demonstrasi. Ini yang tidak disukai penguasa saat ini,” papar Salim.
Menurut Salim, di era Orde Baru narasi radikal dan terorisme tidak sampai disempatkan di kalangan mahasiswa. “Rezim ini sudah keterlaluan, mahasiswa generasi bangsa yang cukup berakal dituduh terlibat teroris,” ungkapnya.
Selain itu, ia menduga narasi kampus disususpi faham radikal dan teroris menjadi pembenar untuk hadirnya BPIP. “Tugas BPIP ke kampus-kampus mengisi kuliah umum tentang Pancasila. Ini doktrinisasi bukan membuka wacana kritis bagi kalangan mahasiswa,” papar Salim.
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengungkapkan, akan melakukan monitoring kepada para dosen dan mahasiswa menyusul maraknya temuan radikalisme di kampus. Salah satu pengawasan yang akan dilakukan yaitu dengan mendata nomor handphone (HP) dan akun media sosial milik dosen dan mahasiswa.
“Kami lakukan pendataan. Dosen harus mencatat nomor hp yang dimiliki. Mahasiswa medsosnya dicatat. Tujuannya agar mengetahui lalu lintas komunikasi mereka itu seperti apa dan dengan siapa,” ungkap Nasir di hotel Fairmont Jakarta, Senin (4/6).
