Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengambil Ketua Umum PKB MUhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Cawapres di Pilpres 2019.
“Deklarasi tidak menjamin kursi cawapres Joko Widodo milik Muhaimin Iskandar karena PDI-P pasti perlu berbagai pertimbangan,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, Rabu (11/4).
Menurut Ujang, pertimbangan menjadi cawapres Joko Widodo cukup sulit, tak semudah membalikkan telapak tangan. Selain mengedepankan elektabilitas, cawapres dituntut jadi solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah saat ini. Setidaknya, calon pendamping petahana Joko Widodo mengausai segala bidang menyangkut pemerintahan, terutama dalam sektor ekonomi.
Politikus NasDem Taufiqulhadi menilai, deklarasi sepihak “JOIN” tidak berpengaruh apa-apa terhadap keputusan Joko Widodo kelak. Menurut dia, cawapres dari barisan koalisi pemerintah harus memiliki rekam jejak yang bersih dan tentu berintegritas. Jangan sampai, pemerintah diganggu dengan isu-isu tak sedap ketika masa kampanye yang berujung menjatuhkan elektabilitas.
“Kami (NasDem) selaku partai koalisi pemerintah ingin cawapres Pak Joko Widodo sosok yang kuat, tangguh, dan bersih,” ujar Taufiqulhadi.
Selasa (10/4), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memastikan kesiapannya menjadi cawapres Joko Widodo di pesta demokrasi nasional tahun depan, saat PKB meresmikan posko “JOIN” di kawasan Tebet, Jakarta. Cak Imin mengklaim dekat dan punya ikatan kuat dengan Joko Widodo. Perpaduan Soekarno sebagai Proklamator RI dinilai cocok dengan ajaran Gus Dur selaku Bapak Bangsa.
Kolaborasi itu, menurut Cak Imin, menghilangkan dikotomi antara Islam dan realitas kebangsaan. Ini bukan hanya (mengajukan) syarat kepada Joko Widodo, tapi memang itu yang diusung partai. PKB pun optimistis, Joko Widodo bersedia. Wasekjen PKB Daniel Johan mengatakan, deklarasi “JOIN” sebagai langkah politik. Dalam dinamika politik, semua kemungkinan bisa terjadi.
“Secara fakta memang belum ada yang final mendukung. Kepastiannya sampai 4 Agustus (pendaftaran capres-cawapres oleh KPU),” kata Daniel.
Ketua DPP PDI-P Andreas Pereira menyambut positif deklarasi “JOIN” yang dilakukan PKB. Dia tidak masalah jika publik berasumsi, “JOIN” sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah, meski PDI-P belum pasti sebaliknya (meminang PKB). “Sah-sah saja dukungan itu diberikan PKB dan menyambut baik. Ini membuktikan Pak Joko Widodo memiliki magnet luar biasa,” ujar Andreas.
Politikus Demokrat Muhammad Afzal Mahfuz mengatakan, partainya bakal tentukan sikap jika Joko Widodo resmi mengumumkan cawapres. Partai besutan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu hingga kemarin belum memastikan pilihan berpihak pada pemerintah, oposisi (Gerindra), atau bahkan bentuk poros baru. “Belum ada kesimpulan dan arahan resmi,” kata Afjal.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kemarin resmi menyatakan siap menjalankan mandat kader jadi capres melawan Joko Widodo di Pemilu 2019. Pernyataan itu disampaikan dalam Rakornas Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sekjen PKS Mardani Ali Sera mengatakan, PKS tak peduli siapa cawapres yang dipersunting PDI-P. Terpenting, PKS tetap solid dengan Gerindra.
“PKS juga tidak khawatir, jika ada yang mencoba mendekati Pak Prabowo Subianto dan menawarkan diri sebagai cawapres. Monggo saja,” ujar Mardani.
