Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) menolak Gubernur Anies Baswedan melepas saham perusahaan bir milik Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta.
“Dikaji dulu yang matang, jangan terburu-buru,” kata politikus PDIP Yuke Yurike, Senin (9/4) dikutip dari Republika Online.
Yuke mengatakan, kebijakan melepas saham Pemprov DKI Jakarta kurang bijak. “saya rasa kurang wise (bijak) ya,” ujarnya.
Ia mengingatkan, saham di perusahaan bir itu dapat membantu Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan anggaran daerah.
“Itu kan pemasukannya (ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) lumayan besar,” jelas Yuke.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengaku sedang membahas rencana pelepasan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta. Pemprov akan menemui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait rencana tersebut.
“Itu (mekanisme pelepasan) masih dibahas. Ini kan perusahaan tbk (terbuka) ya, nanti masih kita bahas lah. Oh ya nanti pasti akan ke sana (OJK), secara resmi belum,” kata dia.
Michael mengatakan, saham pemprov di PT Delta sudah ada sejak tahun 1970-an. Saat itu, Ibu Kota di bawah kepemimpinan Ali Sadikin. Kini, saham yang dimiliki sebesar 26,25 persen. Jumlah itu merupakan gabungan dari 23,34 persen saham Pemprov DKI dan 2,91 persen milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta.
Laba bersih DLTA pada 2013 sebesar Rp 270,4 miliar lalu 2014 naik menjadi Rp 288,4 miliar. Pada 2015 sempat turun menjadi Rp 192 miliar. Namun, pada tahun 2016, perusahaam mencatatkan keuntungan atau laba bersih perusahaan sebesar Rp 254 miliar.
Sementara tahun 2017 tercatat sebesar Rp 144 miliar. Dengan saham yang dimiliki, Pemprov DKI mendapat dividen atau pembagian keuntungan kurang lebih Rp 37 miliar.
