Proyek proyek yang dibiayai utang selama ini dikerjakan oleh BUMN dengan para pemasok adalah kontraktor swasta yang merupakan bagian oligarki penguasa sendiri.
“Sudah menjadi rahasia umum bahwa oligarki penguasa Indonesia memiliki dua sumber keuangan penting yakni belanja proyek yang dibiayai oleh APBN dan belanja proyek yang dibiayai oleh BUMN,” kata pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng kepada suaranasional, Kamis (23/3).
Kata Salamadddin, proyek besar, anggaran besar, untung besar, kesemua itu sangat berarti bagi penyediaan biaya politik dalam proses menuju Pemilu 2019 mendatang.
“Resiko paling buruk bagi bangsa Indonesia adalah, BUMN disita investor swasta asing karena tidak bisa bayar utang,” jelas Salamuddin.
Ia juga mengatakan, pembangunan infrastruktur migas sudah pasti akan dibangun dengan dana utang. Mengapa ? karena keuangan internal Pertamina tidak mungkin mencukupi.
“Memang selama ini pertamina dibebankan untuk melalukan subsidi BBM premium karena pemerintah telah menghapus subsidi BBM tersebut di dalam APBN,” papar Salamuddin.
Salamuddin juga menyoroti Holding BUMN minyak dan gas yakni Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Pertamina. Kedua perusahaan memiliki fungsi paling vital di dalam bidang ekonomi dan politik, dikarenakan tugas dan fungsinya berhubungan langsung dengan hajat hidup paling mendasar rakyat Indonesia yakni minyak dan gas.
“Jika terjadi masalah dalam dua BUMN sektor migas tersebut, maka tidak menutup kemungkinan terjadi gejolak politik. Apalagi dalam tahun politik,” pungkasnya.
