Partai politik menjadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sapi perah mendanai kegiatan mereka dalam Pilkada dan Pemilu.
“Modus yang dilakukan oligarki politik kekuasaan dalam mendapat sumber dana keuangan parpol cepat adalah dengan melakukan tekanan politik kepada pejabat BUMN terkait,” kata Gigih Guntoro Direktur Eksekutif Indonesian Club kepada suaranasional, Jumat(9/2).
Kata Gigih, ada upaya dugaan paksaan dan tekanan politik yang dilakukan oligarki politik kekuasaan kepada sejumlah pejabat di BUMN untuk segera memberikan upeti dalam rangka pembiayaan politik di momentum Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 dan tentunya adalah Pemilu 2019.
“Terjadinya pertemuan tertutup dari pejabat sejumlah BUMN beberapa waktu lalu hanya khusus membahas tentang rencana memberikan Upeti kepada oligarki Parpol kekuasaan,” papar Gigih.
Jika dua kutub ini terjadi maka BUMN yang memiliki performa baik seperti Pertamina dan Telkom Group akan menjadi sumber perampokan oligarki kekuasaan politik. Inilah fakta tentang bagaimana oligarky kekuasaan telah membabi buta dalam mengumpulkan pundi pundi keuangan disaat kran keuangan lainnya mampet.
Kata Gigih, begitu besarnya tekanan politik kekuasaan menyebabkan hampir semua BUMN seperti Pertamina dan Telkom Group tidak bisa berkutik yang akhirnya mengamini-nya dalam memberikan upeti kepada Parpol.
Premis ini tidak ada yang menyangkal. Praktek ini kemudian mendorong pejabat-pejabat BUMN melakukan rekayasa keuangan melalui “Window Dressing” yakni sebuah strategi dalam mempercantik tampilan portofolia laporan keuangan sebelum ditampilkan kepada pemegang saham.
“Rekayasa keuangan ini adalah bagian dari upaya menutupi alokasi anggaran diluar biaya belanja perusahaan. Karena porsi permintaan biaya politik tinggi, apalagi momentum PIlkada/pemilu langsung, mau tidak mau sejumlah BUMN melakukan rekayasa keuangan melalui “window dressing”,” pungkasnya.