Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mengkhianati reformasi.
“Perlu kami umumkan, kami sampaikan bahwa Mendagri Tjahjo Kumolo sudah mengkhianati Reformasi 1998. Penunjukan Petinggi Polri sebagai Pejabat Gubernur sarat dengan kepentingan pribadi,” kata alumni GMNI Badia Sitorus, Ahad (4/2).
Kata Badia, alasan-alasan yang dibuat oleh Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memaksakan penunjukan Pejabat Gubernur dari Polri sangat diskriminatif dan penuh kebohongan.
Sebab, kata dia, jika di dua Provinsi yang hendak menggelar Pilkada Serentak 2018, yaitu Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar) skenario penunjukan Petinggi Polri sebagai Pejabat Gubernurnya dilakukan karena alasan keamanan, sangat tidak relevan.
“Sedangkan di sejumlah provinsi lainnya seperti di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, yang juga menggelar Pilgub Serentak 2018 ini, tidak diperlakukan sama oleh Mendagri. Mengapa di provinsi-provinsi itu tidak sekalian juga ditunjuk Petinggi Polri sebagai Pejabat Gubernurnya? Ini sangat aneh, dan sarat dengan kepentingan pribadi Tjahjo Kumolo dan kawan-kawannya,” jelas Badia Sitorus.
dia meminta Presiden Joko Widodo segera menghentikan langkah cacat yang dilakukan oleh Tjahjo Kumolo. Apabila Jokowi juga memaksakan penunjukan itu, maka masyarakat akan men-delegitimasi pemerintahan Jokowi-JK ini, sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita Reformasi 98.
“Hentikan penunjukan pejabat Gubernur dari Polri dan atau TNI aktif. Jika tidak, maka masyarakat akan semakin tidak percaya kepada Jokowi. Masyarakat pun akan sangat tahu bahwa kebijakan ini adalah pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi 1998,” pungkasnya.
