Partai Koalisi pemerintah sedang menyerang SBY di mana dalam persidangan kasus E-KTP menyebut keterlibatan Presiden Indonesia keenam tersebut.
“Yang menyatakan ada keterlibatan SBY dalam kasus E-KTP itu Mirwan Amir yang sekarang di Hanura. Pernyataan itu ada nuansa politiknya terlebih di tahun politik sekarang ini,” kata pengamat politik Muhammad Huda kepada suaranasional, Jumat (26/1).
Kata Huda, saat ini, ketika menyebut nama SBY, maka media mainstream akan memberitakan terus menerus. “Dan buzzer penguasa akan menggoreng,” papar Huda.
Huda mengingatkan, kasus Sylviana Murni jelang Pilkada dan saat ini tidak ada kejelasan. “Kasus Sylviana yang diperiksa polisi, kasusnya tidak jelas. Polisi yang ikut memeriksa terlibat dalam permainan politik juga karena bisa menurunkan elektabilitas Sylviana dan pasangannya yaitu AHY,” papar Huda.
Menurut Huda, target penyebutan nama SBY dalam kasus E-KTP menurunkan elektabilitas Demokrat dan AHY. “Partai Demokrat akan diopinikan terlibat kasus E-KTP,” jelas Huda.
Dalam sidang lanjutan kasus E-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/1) mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Mirwan Amir yang dihadirkan sebagai saksi menyebut peran serta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mirwan menyatakan pernah menyarankan SBY untuk menghentikan pengadaan E-KTP dengan nilai proyek Rp 5,9 triliun itu setelah mengetahui bermasalah dari pengusaha Yusnan Solihin.
“Pak SBY menginginkan proyek ini tetap diteruskan. Beliau beralasan pengadaan E-KTP dibuat untuk menghadapi pilkada,” katanya di Jakarta, Kamis (25/1).
