Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingkari janjinya untuk efesiensi dengan meningkatkan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) setingkat Kementerian.
“UKP PIP itu hanya hambur-hamburkan uang dan ditingkatkan setingkat kementerian sangat merugikan anggaran negara,” kata aktivis politik Rahman Simatupang kepada suaranasional, Selasa (19/12).
Kata Rahman, kerja UKP PIP itu hanya mengadakan seminar dan sosialisasi Pancasila serta isu-isu radikalisme. “Itu hanya proyek saja, masalah Pancasila rakyat Indonesia itu sudah selesai dan bisa diselesaikan pihak-pihak terkait seperti Kemendikbud,” ungkapnya.
Menurut Rahman, kalangan MPR juga mengadakan sosialisasi empat pilar di dalamnya ada ajaran Pancasila. “MPR ada sosialisasi, UKP PIP ada seminar Pancasila, uang negara hanya dihambur-hambur dan dipakai timses Jokowi saja,” papar Rahman.
Rahman mengatakan, isu radikal dan antiPancasila, intoleran akan selalu digelorakan agar anggaran UKP PIP bisa lancar. “Kelihatannya ada kesengajaan isu-isu antiPancasila dihembuskan sehingga UKP PIP punya kerjaan,” pungkas Rahman.
Presiden Jokowi menerima audiensi Dewan Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) UKP-PIP di Istana Merdeka, Jakarta. Kepala UKP PIP, Yudi Latief mengatakan, hasil audiensinya adalah Jokowi setuju UKP PIP disetarakan dengan kementerian.
“Tadi sudah diputuskan aspek kelembagaannya, beliau juga menginstruksikan kepada menterinya untuk segera aspek formalnya diselesaikan,” ungkap Yudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/12).
