Rezim Joko Widodo (Jokowi) sedang menggaidaakan kedaulatan NKRI dengan menjual aset BUMN dengan berbagai macam istilah seperti sekuritisasi, kerja sama dengan swasta, penyerahan pengelolaan kepada swasta.
Demikian dikatakan mantan Relawan Jokowi, Ferdinand Hutahaen kepada suaranasional, Selasa (21/11).
Kata Ferdinand, apapun itu istilahnya, tetap muaranya adalah pelepasan hak negara atas kekayaan aset yang dimilikinya dan dipindah tangankan kepada pihak asing atau swasta dalam berbagi macam bentuk metode pelepasan. Apakah dijual, digadaikan atau di serahkan keswasta untuk dikelola.
“Pemerintah ini terlalu mencari-cari pembenaran untuk mebenarkan kebijakannya melepas aset negara kepada swasta dan pihak asing,” ungkapnya.
Penghapusan status BUMN atas 3 BUMN tambang tentu akan menghilangkan aset negara kedepan karena sesuai Undang-undang BUMN dinyatakan bahwa Anak usaha BUMN bukanlah BUMN dan keuangannya tidak dihitung sebagai keuangan negara. Kontrol negara pun akan lepas dan hanya ada kontrol BUMN. Kecuali kepada anak usaha BUMN yang medapat penugasan dari pemerintah.
Ferdinand mengatakan, penyerahan aset dikelola swasta, penjualan aset, menggadaikan aset, atau apapun judulnya, tetap saja itu melepaskan hak negara didalmnya.
“Belum lagi nasib para pekerja BUMN yang mengelola aset tersebut tersebut bandara, jalan tol dan pelabuhan, bukankah status karyawan BUMN mereka akan hilang? Atau jangan-jangan nanti nasib mereka akan kritis karena dikurangi jumlahnya oleh pengelola baru. Diberhentikan atau diPHK.
Ferdinand meminta pemerintah harus memikirkan karyawan BUMN jika perusahaan plat merah itu jatuh di tangan swasta.
“Apakah semua ini sudah dipikirkan pemerintah secara matang? Atau pemerintah jangan-jangan tidak perduli dengan semua itu yang penting dapat uang untuk membiayai pemerintah,” ungkap Ferdinand.
