Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo secara tidak langsung menyalahkan umat Islam dengan mengatakan indeks demokrasi di Jakarta dan Sumatera Barat turun.
Demikian dikatakan pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Jumat (20/10). “Padahal partisipasi Pilkada DKI Jakarta sangat baik,” ungkap Muslim.
Menurut Muslim, ukuran indeks demokrasi yang diutarakan Mendagri tidak jelas. “Dari pernyataan Tjahjo pun tidak mengungkap secara jelas. Padahal bisa didiskusikan secara ilmiah,” papar Muslim.
Muslim mengatakan, Sumbar dan DKI menjadi kekuatan Islam dalam memenangkan demokrasi. “PDIP tidak punya basis massa di Sumbar. Dan kehidupan demokrasi di Sumbar sangat baik,” jelas Muslim.
Selain itu, ia mengatakan, selama proses demokrasi di DKI Jakarta dan Sumbar tidak ada kekerasan.
“Padahal Kepolisian menyebut Papua termasuk rawan keamanan dalam Pilkada. Antara indeks Demokrasi dan keamanan perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Pernyataan Mendagri ini menggiring opini seolah-olah menyudutkan umat Islam,” pungkas Muslim.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menuding Jakarta dan Sumatera Barat sebagai penyebab turunnya Indeks Demokrasi Prestasi (IDP). Turunnya IDP yang semula pada 2016 mencapai 72,82 persen menjadi 70,09 persen pada 2017 itu disebut Tjahjo imbas dari Pilkada DKI Jakarta awal tahun ini.
“Tolak ukur (turunnya) IDP tidak bisa kita lihat secara menyeluruh dari data yang ada, yang turun kan cuma DKI Jakarta dan Sumbar,” kata Tjahjo di Kawasan Sekretariat Negera, Jakarta, Kamis (19/10).
