Wartawan yang melakukan liputan diusir di wilayah reklamasi membuktikan taipan menguasai pemerintahan.
“Pengusiran wartawan itu masih wilayah perairan Indonesia dan diklaim milik pengembang reklamasi. Ini membuktikan taipan menguasai pemerintahan,” kata aktivis politik Rahman Simatupang kepada suaranasional, Kamis (19/10).
Menurut Rahman, proyek reklamasi membentuk komunitas yang sangat rasis. “Mereka mempunyai kelompok sendiri dan warga lain tidak bisa masuk,” ungkap Rahman.
Rahman mengatakan, ada beberapa penjaga di wilayah reklamasi bukan dari warga Indonesia. “Nelayan mengungkapkan penjaga wilayah di sekitar reklamasi bukan WNI,” jelas Rahman.
Ia mengatakan, reklamasi akan membentuk negara dalam negara. “Contoh yang sudah terjadi kawasan perumahan Pondok Indah Kapuk, Pantai Mutiara hanya dihuni etnis tertentu saja. Dan mereka membuat aturan sendiri yang kadang-kadang bertentangan dengan pemerintah,” pungkas Rahman.
