Salah satu sorotan masyarakat ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah utang. Jumlah utang pemerintah semakin bertambah, per September 2017 jumlahnya sudah mencapai Rp 3.866,45 triliun.
Jokowi mengatakan, masalah utang ini jangan dilihat dari angkanya saja, tapi juga secara rasio. Menurutnya, jika dibandingkan dengan negara lain, utang RI ini masih terbilang kecil.
“Ya, yang pertama jangan sampai ada persepsi pinjaman kita besar angkanya kalau kita bandingkan dengan negara lain masih kecil masih, 27% dr PDB (Produk Domestik Bruto) kita,” kata Jokowi saat berbincang dengan detikcom di Istana Bogor, Kamis (12/10/2017).
“Dan pinjaman yang dilakukan untuk pinjaman produktif, untuk kasih return ke masyarakat kembali. Jadi bukan untuk misalnya kita pinjam untuk subsidi BBM, kita pinjam untuk gaji pegawai, tapi untuk produktif return kembali ke negara dan masyarakat,” jelasnya.
Jokowi mengakui utang pemerintah memang sangat besar. Bahkan, pemerintah juga harus membayar bunga yang cukup besar atas pinjaman tersebut.
“Perlu diketahui akhir 2016 utang kita Rp 2.700 triliun, bunganya saja setiap tahun itu Rp 200-250 triliun ya. Jadi yang paling penting menurut saya pinjam untuk apa, produktif atau konsumtif. Kalau untuk produktif ya saya rasa enggak masalah,” ujarnya.
Apakah pemerintah tidak khawatir utang tersebut tidak akan terbayar?
“Sekali lagi, dibandingkan dengan negara lain kita ini kecil 27%, tetangga kita 70%. Ya yang diperbolehkan undang-undang maksimal 60%, tapi maksimal kita di bawah 30%,” ujarnya.
Rasio utang pemerintah RI terhadap PDB saat ini di angka 27%. Angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan Jepang 234,7%, Amerika Serikat (AS) 73,8%, Jerman 69%
