Kemenangan Anies-Sandi sebetulnya adalah kudeta terahadap pemerintahan Jokowi dan koalisi partai penguasa. Seluruh publik tahu Pemprov DKI Jakarta adalah kaki terkuat dari pemerintahan Jokowi dan telah ditumbangkan oleh oposisi.
Demikian dikatakan Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng kepada suaranasional, Senin (16/10).
Kata Salamuddin, Jokowi tidak punya kaki dan tangan lagi di DKI jakarta yang sangat strategis bagi pemerintahannya dan perekonomian ke depan. Sampai saat ini ekonomi Indonesia masih Jakarta.
“Jakarta adalah tempat bagi oligarki Jokowi untuk mengeruk uang sebagai sumber dana pembiayaan Pemilu 2019. Sekarang Jokowi harus berbagi dengan oposisi dalam hal diatribusi sumber daya tersebut. Jatah oligarki Jokowi akan berkurang secara signifikan,” jelas Salamuddin.
Sekuruh proyek di DKI Jakarta akan dituntut dievalusi ulang baik dari sisi anggaran, analisis dampak lingkungan (Amdal) kalayakan proyek, dan kepastian dapat dibayar serta meminta masukan masyarakat. Menyeluruh terhadap proyek proyek tersebut tidak dilakukan.
Kata Salamuddin, di era pemerintahan sebelumnya pemerintahan DKI bagaikan kesetanan dalam membuat proyek sehingga Jakarta hancur lebur seperti sekarang ini.
“Penataan ulang yang akan dilakukan oleh pemerintahan baru akan dimulai dengan evaluasi menyeluruh terahadap proyek-proyek tersebut terutama yang berkaitan dengan beban besar yang diemban oleh Pemprov DKI Jakarta dan utang yang semakin membengkak,” ungkap Salamuddin.
Selain itu, ia mengatakan, janji pemerintahan baru DKI Jakarta yang akan menberantas korupsi akan memiliki konsekuensi terhadap berbagai proyek pemerintahan Jokowi seperti reklamasi, dll.
“Kewajiban Anies-Sandi untuk mengungkap tuntas skandal korupsi dalam pemerintahan sebelumnya akan membuat koalisi penguasa keringat dingin. Bisa-bisa masuk bui semua,” pungkas Salamuddin.
