Politikus PDIP yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menolak rencana Pemprov Jakarta menggratiskan masuk Ancol.
“Enggak (setuju), saya menolak,” kata dia di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/10).
Prasetyo mengatakan, PT Pembangunan Jaya Ancol selaku pengelola adalah perusahaan terbuka meski saham mayoritasnya dimiliki Pemprov DKI. Pemprov tak bisa seenaknya menggratiskan. Sebab, kata dia, hal itu akan berpengaruh terhadap pemasukan.
Politikus PDIP itu meminta rencana penggratisan mulai tanggal 14 Oktober ditunda. Perlu dilakukan kajian mendalam terkait wacana itu. Keputusan yang terburu-buru dan dipaksakan dinilai akan merusak tatanan dan berdampak buruk terhadap perusahaan.
“Justru akan jadi masalah baru di sana, ada orang datang, enggak tahunya buka warung kan gimana, kan jadi enggak bagus,” ujar dia.
Prasetyo menambahkan, jika penggratisan diberlakukan kepada mereka yang tidak mampu, hal itu lebih realistis. Itu pun harus dilakukan dengan hati-hati dan persiapan teknis yang matang. “Kalau orang enggak mampu dibantu monggo, kan ada cara-caranya,” katanya.
