Kalangan yang mengkritik pemerintah Jokowi dalam kasus Rohingya karena faktanya lambat mengatasi persoalan tersebut.
“Menurut saya isu ini kan memang isu yang nyata. Kalau misalnya ada kritik kepada pemerintah dianggap lamban atau tak merepresentasikan saya ikut mengkritik kok,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Selasa (5/9).
Kata Fadli, yang diungkapkan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi dalam menangani Rohingya sebuah kritikan berdasarkan fakta.
“Kita ikut mengkritik karena reaksi kita termasuk yang lamban,” jelas Fadli.
Fadli mengatakan, pemerintah tidak menunjukkan bahwa negara pemimpin di ASEAN, negara Muslim terbesar di dunia, tidak menunjukkan itu.
“Kita seperti negara lain saja, business as usual, saya kira wajar,” katanya.
Harusnya, kata politikus Gerindra ini, kritik itu dijadikan introspeksi dan masukan agar bisa merespons lebih cepat dan sesuai dengan semangat politik luar negeri yang bebas dan aktif tapi lebih proaktif.
Di masa lalu, lanjut Fadli, bahkan dalam konflik yang terjadi di Mindanao Selatan, antara MLNF dengan pemerintah Filipina Indonesia jadi mediator, bahkan mendatangkan tentara ke sana sebagai pihak joint opperation buat mediasi pihak MLNF dengan pihak pemerintah Filipina.
“Sekarang jangan hanya imbauan saja dong. Sekarang imbauan, kemudian mengklaim membantu membuat sekolah atau rumah sakit padahal itu kerjaan dari civil society,” tandasnya
