Saat ini kasus Rohingnya dipakai untuk menyerang pemerintahan Jokowi dengan tuduhan lambat dalam mengatasi persoalan tersebut.
“Di linimasa twitter terdapat software opinion analysist yang dapat memantau isu. Dengan software tersebut, tampak di twitter berkembang isu kekerasan etnis Rohingya disangkutkan dengan isu tertentu, seperti pemerintahan Indonesia,” kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/9).
Dia menjelaskan, hasil penelitian software opinion analyst, isu Rohingya lebih banyak dikemas untuk menyerang pemerintah. Pemerintah Indonesia dianggap lemah kendati telah mengirim Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk bertemu State Counsellor of Myanmar Aung San Suu Kyi dan pejabat terkait. Termasuk menggerakkan 11 ormas Islam untuk memberikan bantuan kemanusiaan.
“Semua sudah bergerak. Kalau ada yang mau demo, melakukan kekerasan, lebih baik tidak usah,” ujarnya.
Oleh karena itu, Tito melarang rencana aksi bela Rohingya yang akan dilaksanakan di sekitar Candi Borobudur, Jawa Tengah. Dia sudah memerintahkan Kapolda Jawa Tengah untuk tidak memberikan izin maupun menerima surat pemberitahuan. Menurut Tito, Candi Borobudur adalah objek vital, tempat turis intenasional, dan menjadi warisan dunia.
“Ini bukan lagi milik Indonesia, tapi warisan dunia. Harus kita jaga kelestarian budayanya. Apa hubungannya yang terjadi di sana (Myanmar) antara rezim yang berkuasa vs etnis Rohingya? Bukan masalah keagamaannya!” tegas Tito.
