Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus periksa putra penguasa Tommy Winata, Andi Winata dalam kasus E-KTP.
Demikian dikatakan Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P. Simanjuntak dalam pernyataan kepada suaranasional, Kamis (10/8).
Kata Bastian, dalam kasus E-KTP saat ini KPK masih berhenti pada keterlibatan Paulus tTnnos pemilik perusahaan PT Sandipala Arthaputra selaku supplier E-ktp yang tergabung dalam konsorsium PNRI.
“Paulus Tannos pernah terlibat persengketaan dengan Oxel System Pte Ltd, perusahaan dibidang IT yang dimiliki oleh Putra Tommy Winata yaitu Andi Winata,” ungkap Bastian.
Bastian mengatakan, sebelumnya dalam kerjasama antara PT Sandipala Arthaputra dengan Oxel System terjadi perselisihan terkait dengan chip E-KTP yang tidak bisa digunakan. Akibat perselisihan ini negara juga dirugikan karena Chip E-KTP yang disuplai oleh Oxel System tidak sesuai dengan pesanan pemerintah.
“Entah siapa yang bermain apakah Paulus Tannos atau Andi Winata kenyataanya chip tersebut tidak bisa digunakan untuk aplikasi E-KTP,” papar Bastian.
Atas dasar permasalahan tersebut patut diduga ada upaya dari pihak PT Sandipala Arthaputra untuk mengambil keuntungan yang besar dengan dengan cara menggunakan chip yang harganya lebih murah daripada yang seharusnya yang dipesan oleh pemerintah.
“Dengan kejadian ini negara dirugikan dua kali pertama dirugikan karena Mark up nilai Proyek kedua karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan,” jelas Bastian.
Selain itu, Bastian mengatakan, proyek pengadaan E-KTP bisa dikatakan Gagal total karena puluhan juta E-KTP yang diterima oleh masyarakat tidak bisa di dideteksi oleh mesin E-KTP.
“Jadi tidak ada bedanya E-KTP yang ada di dompet kita dengan E-KTP plastik,” kata Bastian.
KPK juga harus berani menyelidiki kasus ini sampai ke akar-akarnya. Berantas tuntas mafia-mafia dan jaringannya, kalau KPK tidak berani silahkan mundur saja.
“Indonesia tidak butuh pemimpin-pemimpin pengecut yang tidak berani menyentuh kasus yang melibatkan mafia yang selama ini gemar melanggar hukum dan bergentayangan di belakang layar,” pungkas Bastian.
