Muhammadiyah mengambil langkah tepat dengan tidak ikut KH Said Aqil Siradj bersama beberapa ormas Islam yang meminta pembubaran ormas radikal.
“Muhammadiyah menunjukkan sikap dewasa dan tepat dengan tidak bergabung dengan KH Said Aqil Siradj dengan beberapa ormas Islam yang meminta pemerintah membubarkan ormas radikal,” kata pengamat politik Muhammad Huda dalam pernyataan kepada suaranasional, Sabtu (8/7).
Kata Huda, isu ormas radikal hanya ditujukan kepada kelompok Islam. “Arahnya itu hanya kepada ormas Islam, ini sangat politis sekali. Dan Muhammadiyah sebagai ormas tertua melihat pembubaran ormas yang dituding radikal tak menyelesaikan masalah,” ungkap Huda.
Menurut Huda, selama ini yang dituding radikal itu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu radikal karena memiliki tujuan mengganti Pancasila. “kalaupun HTI dibubarkan tidak menyelesaikan masalah, karena ini menyangkut ideologi, nanti membentuk lainnya,” ungkap Huda.
Huda menilai Muhammadiyah bisa menjadi bandul penyeimbang pemerintah yang terlalu menyudutkan Islam dengan tudingan adanya ormas radikal dan perlu dibubarkan. “Padahal tugas negara itu membina warganya,” jelas Huda.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj bersama 14 ormas Islam meminta pemerintah membubarkan ormas radikal yang dapat mengancam NKRI. 14 Ormas Islam itu tanpa Muhammadiyah.
Kiai Said Aqil Siradj selaku perwakilan 14 Ormas Islam menjelaskan, degradasi nilai-nilai kebangsaan, munculnya Ormas anti Pancasila serta maraknya aksi intoleran telah menjadi kekhawatiran masyarakat akhir-akhir ini.
Menurutnya, jika ormas-ormas radikal atau anti-Pancasila terus dibiarkan menjadi besar dan mengancam keberlangsungan Indonesia yang majemuk. Maka masyarakat awam akan menganggap negara memberikan fasilitas.
“Bisa dibayangkan, negara kita bisa harcur seperti Suriah, lrak, Yaman dan lain-lain,” ujar Kiai Said Aqil saat jumpa pers di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (7/7).
