Seluruh elemen rakyat Indonesia sedang mempersiapkan sidang istimewa cabut mandat terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Pengorganisiran juga sedang berjalan. Intinya Sidang Istimewa kita gelar secepatnya,” kata Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) Yudi Syamhudi Suyuti dalam pernyataan kepada suaranasional, Jumat (7/7).
Kata Yudi, dalam proses Sidang Istimewa yang sedang dalam proses pengorganisiran dan konsolidasi ini polisi tidak memiliki HAK untuk ikut atau intervensi dalam proses Politik Praktis, baik Politik yang dilakukan melalui prosedur Pemilihan Umum ataupun melalui Sidang Istimewa.
“Polisi hanya berkewajiban mengamankan segala bentuk proses politik di sebuah Negara, dimana artinya Polisi harus memiliki prinsip untuk mendukung apapun proses politik rakyat melalui kerja pengamanan,” kata Yudi.
Yudi mengatakan, jangan sampai melalui oknum-oknum pimpinan polisi, justru dunia menghukum institusi polisi di Indonesia menjadi instrumen politik kekuasaan.
Selain itu, ia mengatakan, ketika sebuah Rezim di sidang secara Istimewa, yang artinya sidang untuk mencabut Rezim yang sedang berkuasa karena alasan-alasan konstitusional, sebenarnya jika dilihat dalam proses organisasi-organisasi merupakan proses wajar.
“Hanya saja, karena organisasi ini adalah organisasi besar berbentuk negara yang melibatkan Rakyat sebagai pemiliknya, di mana Negara juga menguasai hajat hidup orang banyak, maka tentu Sidang Istimewa menjadi perstiwa besar,” jelas Yudi.
Peristiwa besar Sidang Istimewa ini pada akhirnya akan mengantarkan Rakyat pada harapan-harapan besar. Yaitu Kembalinya Kedaulatan di Tangan Rakyat, dimana Rakyat sebenar-benarnya dan sepenuh-sepenuhnya menjadi Pemilik Negara di bawah Tuhan Yang Maha Esa.
“Sidang Istimewa bukan kudeta dan bukan juga Makar. Sehingga jangan sampai ada perkataan dari pejabat-Pejabat Polisi membuat pernyataan, “Kami Siap Mempertahankan Pemerintah Yang Sah dengan cara apapun,” pungkas Yudi.
