Watak asli yang instan dan kampungan Rezim Jokowi terlihat dari kebijakan ekonomi. Sebagai contoh, ketika tak cukup duit APBN untuk biayai pembangunan infrastruktur, ya tinggal ngutang. Jika dana dari utang tidak mencukupi atau tidak ada lagi yang percaya untuk ngutangin, ya tinggal jual asset BUMN.
Demikian dikatakan aktivis Petisi 28 Haris Rusli Moti dalam pernyataan kepada suaranasional, Rabu (25/5).
Kata Haris, saking instannya, bahkan dana tabungan haji dan dana asuransi pekerja pun kabarnya mau dipakai untuk biaya bangun infrastruktur.
“Bila perlu kedaulatan negara dijual dengan harga yang semurah mungkin untuk tujuan pembangunan infrastruktur,” ungkap Haris.
Ia mengatakan, Rezim Jokowi tak ada pertimbangan dengan menggunakan hukum kausalitas, sebab akibat, terhadap setiap kebijakan yang dibuat.
“Bahkan kebijakan yang instan tersebut tak mempertimbangkan akibat di masa depan yang akan menyandera negara dan ditanggung oleh anak cucu,” ungkap mantan aktivis PRD ini.
Kata Haris, kebijakan instan Rezim Jokowi dalam politik penegakan hukum juga terlihat dari cara-cara primitif, kampungan dan tidak beradab dalam menghadapi perbedaan pandangan politik dengan oposisi.
“Mereka yang berseberangan secara politik dihadapi secara instan, ditempatkan sebagai musuh negara, dianggap tidak “merah putih”, dituduh “makar”, lalu dipenjarain, atau dikriminalisasi dengan berbagai alasan yang dicari-cari dan dibuat-buat,” jelas Haris.
Jika dalam mengatasi masalah ekonomi hanya dengan cara menimbun utang dan jual asset BUMN, lalu apa bedanya antara Pemerintah dengan nenek-nenek di kampung yang sudah pikun, yang suka ngutang dan jual harta untuk beli pinang dan siri.
“Untuk apa sekolah ilmu ekonomi setinggi langit, jika jalan keluar dalam menghadapi setiap krisis ekonomi hanya dengan kebijakan menimbun utang dan jual asset?” tanya Haris.
