Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat desakan luar negeri dan dalam negeri kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Akibat kesalahan ahok Amnesty international PBB dan Uni Eropa mendesak pemerintah jokowi untuk mempertimbangkan ulang vonis Ahok atas nama hak asasi manusia kebebasan berekspresi,” kata pengamat politik Ziyad Falahi kepada suaranasional, Jumat (12/5).
Menurut Ziyad, sedikit membingungkan adalah, PBB dan UE seolah tidak tahu kebingungan yang tengah dihadapi Jokowi. “Jika pemerintah jokowi tidak memenjarakan Ahok, maka tekanan dari dalam akan menguat,” ungkap Ziyad.
Kata Ziyad, PBB dan UE seharusnya membantu presiden jokowi untuk menormalisasi konflik domestik apalagi dalam kondisi krisis finansial pasca gagalnya tax amnesty tentu bantuan donor dari lembaga internasional sangat dibutuhkan Jokowi.
“Bukan malah mengeluarkan pernyataan yang memanaskan kembali suhu dalam negeri Indonesia,” jelas Ziyad.
Ziyad mengatakan, Indonesia era Jokowi, sampai sampai PBB dan UE tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
“Jangan lupa, bahwa presiden jokowi adalah A new Hope, yang mana kedudukanya harus dipertahankan sampai dua periode. Jika memang PBB dan UE tidak memiliki anggaran untuk membantu presiden, maka akan sia sia,” pungkas Ziyad.
