Saat ini ada upaya menggembosi KPK yang dilakukan partai-partai penguasa karena lingkaran Istana terseret mega skandal E-KTP.
“Ketua Umum partai pendukung Istana namanya disebut kasus E-KTP dan tentunya wakilnya di DPR berupaya menggembosi KPK,” kata aktivis Malari 1974 Salim Hutadjulu kepada suaranasional, Sabtu (29/4).
Menurut Salim, politikus partai penguasa yang sudah jadi tersangka kasus E-KTP kabur. “Sudah kabur dan saat ini menjadi DPO,” paparnya.
Kata Salim, kaburnya politikus ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. “Sudah tersangka harus dimasukkan penjara. Jangan sampai ada anggapan pendukung penguasa bisa seenaknya sendiri,” paparnya.
Selain itu, mantan tahanan politik era Presiden Soeharto ini mengatakan, semua komponen bangsa seperti rakyat, mahasiswa dan buruh mendukung KPK dalam membongkar kasus E-KTP.
“KPK harus berani menangkap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Jangan sampai anggapan KPK hanya berani menangkap yang kecil dan tidak terkait penguasa,” pungkas Salim.
Salim mengingatkan isu reshuffle kabinet sengaja dihembuskan penguasa untuk mengalihkan kasus E-KTP.
