Kabar yang beredar DPP Partai Golkar akan memberikan sanksi kepada Titiek Soeharto yang tidak memberikan dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI Jakarta.
Kabar di lingkungan DPP Partai Golkar, putri Presiden Indonesia kedua itu kemungkinan akan dipindah ke komisi lain ataupun di PAW. “Bisa jadi untuk Pemilu 2019, Mbak Titiek tidak urut nomor satu pemilihan legislatif,” ungkap sumber di internal DPP Partai Golkar yang tidak mau disebutkan namanya.
Lanjut sumber itu, ada kemungkinan Titiek Soeharto di tempatkan di wilayah yang suara Golkar sangat sulit. “Nanti keputusan DPP yang memutuskan,” jelasnya.
DPP Partai Golkar bereaksi atas isu Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mendukung pasangan calon Anies Baswedan – Sandiaga Uno.
Golkar yang telah menyatakan mendukung Ahok-Djarot menyebut dukungan Titiek Soeharto hanya bersifat pribadi, tidak mewakili Golkar.
“Itu dukungan pribadi yang disampaikan,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadizly di DPD Partai Golkar, Jakarta, Jumat (24/2/2017).
DPD Partai Golkar DKI Jakarta telah menggelar rapat pleno membahas pertemuan Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Gokar Titiek Soeharto dengan cagub-cawagub Anies-Sandiaga. DPD Golkar DKI menyayangkan sikap Titiek tersebut, yang bertentangan dengan sikap Golkar mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.
“Terkait statement dan sikap dari Mbak Titiek, kami Golkar DKI menyayangkan dan menyerahkan seluruhnya ke DPP (Dewan Pimpinan Pusat) karena beliau adalah pengurus DPP,” ujar Ketua DPP Partai Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi di kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/2).
Titiek tak mempermasalahkan sikap Partai Golkar yang mendukung pasangan petahana Ahok dan Djarot. Namun Titiek mengaku hanya takut kepada Tuhan ketimbang partai.
“Kalau menurut partai kan ya mendukung, ya sudah tahu ya. Kalau saya ya, apa ya, saya lebih takut sama Tuhan daripada sama partai. Jadi kamu tulis saja itu,” kata Titiek kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2).
