Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak netral di Pilkada DKI Jakarta. Mantan Wali Kota Solo itu mendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta.
“Presiden Jokowi dan pihak Istana Kepresidenan yang mengatakan tidak terlibat dukung-mendukung dalam Pilgub DKI Jakarta hanya sebuah ketidakjujuran yang menyakiti mayoritas publik,” kata Koordinator Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) Tom Pasaribu dalam pernyataan, Ahad (20/2).
Menurut Tom, Salah satu indikasi keberpihakan Jokowi, yakni tidak dicopotnya Ahok dari jabatan gubernur DKI. Padahal amanat Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap kepala daerah yang berstatus terdakwa harus diberhentikan sementara.
Diketahui Ahok merupakan terdakwa kasus dugaan penodaan agama yang sidangnya tengah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
“Indikasi keberpihakan Jokowi lainnya adalah, pembiaran kegaduhan yang diciptakan Ahok dan pemerintah sebelum pencoblosan 15 Februari,” ujar Tom.
Menurut Tom, tidak netralnya Jokowi adalah, pasangan Ahok-Djarot yang sukses mendulang kemenangan mutlak dari dua pasangan pesaingnya, di TPS-TPS yang berlokasi di komplek-komplek perumahan pemerintahan.
“Begitu banyaknya yang dapat dilihat dengan kasat mata sikap dukungan yang diberikan, berpotensi memperkeruh situasi politik yang sudah memanas,” terang Tom.
Tom juga mengingatkan bahwa Presiden Jokowi saat dilantik telah bersumpah yang diantarannya akan menjalankan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
“Presiden harus menyadari bahwa alam punya kekuatan. Lihat saja setelah pencoblosan, sebagian Jakarta dilanda banjir karena tidak sesuai ucapan dan perbuatan. Jangan kita korbankan seluruh rakyat hanya karena kepentingan sesaat,” papar Tom.
