Pernyataan Wakil Komisi I DPR Hanafi Rais bahwa TNI-Kemenhan tidak akur di era pemerintahan Jokowi menandakan ada upaya adu domba dua institusi tersebut.
“Kalau sampai dua institusi Kemenhan dan TNI tidak akur menandakan ada yang adu domba, terlebih lagi saat ini rakyat punya kepercayaan yang tinggi terhadap dua institusi tersebut,” kata pengamat politik Ahmad Baidhowi kepada suaranasional, Kamis (9/2).
Kata Baidhowi, TNI-Kemenhan merupakan dua institusi menjadi benteng negara dan pembela rakyat.
“Lihat saja pernyataan Menhan Ryamizard ketika ditanya soal makar, ia menyatakan intel Kemenhan tidak menemukan makar, begitu juga Panglima TNI selalu berpihak kepada rakyat,” papar Baidhowi.
Baidhowi mencurigai ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengadu domba dua institusi tersebut. “Kita harus mewaspadai kemungkinan ada adu domba,” pungkas Baidhowi.
Wakil Komisi I DPR Hanafi Rais menilai permasalahan kewenangan TNI dan Kemenhan baru terjadi pada pemerintah saat ini. Maka dari itu, dirinya meminta TNI dan Kemenhan segera berkoordinasi.
“Terus terang selama ini tidak pernah ada masalah, baru periode Pak Jokowi ini, kemudian masalah ini, tadinya laten, tapi kemudian jadi dengan manifes dengan pertemuan kemarin. Karena terbuka, dan sebagian diucapkan telah didengarkan oleh publik. Kita tidak ingin, ini berkepanjangan dan jadi titik lemah pertahanan kita. Sebaiknya, ada cara yang lebih soft, tidak diumbar ke publik, dan diselesaikan secara baik-baik,” kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (7/2/2017).
