Saksi suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebut keterlibat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Demikian dikatakan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (17/1).
Kata Febri Diansyah, KPK masih mendalami keterangan saksi yang menyebut keterlibatan tangan kanan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.
“Dalam kaitan ini penyidik masih mendalami. Sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi,” ungkapnya.
Sebelumnya, dalam kasus dugaan suap program aspirasi yang direalisasikan melalui proyek pembangunan jalan di Kementerian PUPR yang ditangani KPK, ternyata bukan awal mula kasus tersebut. Berdasarkan keterangan saksi yakni Bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan, kasus itu justru berawal dari pengangkatan Amran Hi Mustary selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX wilayah Maluku dan Maluku Utara.
Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) milik Rudy di KPK, Rudy mengaku mengenal Amran sejak tahun 2008. Ketika itu Amran menjabat Kepala Dinas PU Provinsi Malut dan Rudy selaku Wabup Halmahera Timur. Namun keduanya baru menjadi dekat pada tahun 2015.
“Karena dikenalkan oleh Sekretaris DPD PDI-Perjuangan Prov Malut (Ikram Haris). Waktu itu awal 2015, Pak Amran Hi Mustary, Ikram Haris dan Pak Imran Djumadil beberapa kali menemui saya dan meminta tolong agar Pak Amran Hi Mustary direkomendasikan PDIP melalui Fraksi PDIP di DPR dan DPP PDIP untuk menjadi Kepala BPJN XI Maluku dan Malut,” kata Rudy dalam BAP miliknya di KPK.
Djumadil sendiri dikenal sebagai Politikus PAN dan pernah menjabat Ketua DPW PAN di Malut.
Rudy melanjutkan, ketika itu ia berpikir karena Amran adalah asli orang Malut dan memiliki kepedulian terhadap pembangunan. Alhasil diakomodasi permintaannya.
Setelah dipresentasikan mengenai latar belakang Amran, kata Rudy, Bambang dan Hasto akhirnya merespons setuju untuk mencoba membantu Amran. Rudy sendiri mengaku sengaja minta kepada kedua orang itu lantaran memiliki jaringan ke Kementerian PUPR.
“Saya sampaikan permintaan Pak Amran ke Pak Bambang karena saya menganggap Fraksi PDIP punya hubungan dengan Kementerian PUPR lewat Komisi V sehingga siapa tahu bisa direkomendasikan,” kata Rudy.
Sedangkan soal penyampaian Amran ke Hasto, sambung Rudy, dianggap pendekatan politik karena selaku pejabat PDIP di daerah, ia harus berkoordinasi juga dengan DPP PDIP selain Fraksi PDIP di DPR. (Viva)
