Selama dua tahun berkuasa Jokowi-JK mendapatkan rapor merah seperti kesalahan administratif terkait surat menyurat dan lain-lain termasuk pengangkatan menteri yang berkebangsaan Amerika Serikat saat perombakan tahap dua.
“Meskipun merahnya mendekati angka 6, yaitu 5,7. Angka mendekati 6 tersebut disumbang oleh salah satu indikator demokrasi yaitu soal kebebasan (freedom),” kata Direktur Eksekutif Puspol Indonesia Ubedilah Badrun kepada suaranasional, Kamis (20/10).
Kata Ubedillah, jika rapor ekonomi diukur dengan rasio gini maka rapor ekonomi dua tahun Jokowi-JK juga merah.
“Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menyatakan, pada 2016 ketimpangan sudah mencapai angka 0.41- 0.45, dan jika sudah mencapai 0.5 sudah memasuki kesenjangan sosial yang berbahaya,” jelas Ubedillah.
Menurut Ubedillah, Pengangguran usia muda juga meningkat misalnya ditemukan tingkat pengangguran tertinggi ternyata lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan persentase 9,84 persen, meningkat dari 9,05 persen pada tahun sebelumnya (BPS,2016). “Dari segi utang negara juga merah,” ungkapnya.
Ubedillah mengatakan, utang meski memberi suntikan permodalan APBN tetapi pembayaran cicilan yang mencapai Rp 398,107 triliun membebani APBN. Ini seperti gali lobang tutup lobang saja.
“Lebih dari itu, menunjukan inkonsistensi pemerintah terhadap janjinya sendiri yang tertuang dalam Trisakti dan Nawa Cita yang ingin mewujudkan kemandirian ekonomi,” pungkas Ubedillah.
