Luhut Panjaitan yang mengundang para nelayan yang menolak kebijakan penggunaan cantrang merupakan upaya Menko Maritim memanfaatkan nelayan melawan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti.
“Di saat Luhut mendapat sorotan meneruskan reklamasi Pulau G dan bertentangan dengan Menteri Susi, mantan Menkopolhukam mengundang nelayan yang selama ini berseberangan dengan Susi. Ini sama artinya memanfaatkan nelayan untuk melawan Susi,” kata pengamat politik Ahmad Baidhowi kepada suaranasional, Selasa (20/9).
Kata Baidhowi, para nelayan di kawasan Teluk Jakarta mendukung Menteri Susi yang tidak meneruskan reklamasi Pulau G. “Nantinya ada bentrok dua kelompok nelayan antara pendukung Menteri Susi dan Menteri Luhut,” papar Baidhowi.
Menurut Baidhowi, Luhut sudah biasa menggunakan taktik adu domba karena pengalaman di bidang intelijen. “Ini yang harus dihindari, apalagi kalangan nelayan itu sangat sensitif dan mudah terprovokasi,” jelas Baidhowi.
Kata Baidhowi, Luhut butuh dukungan kelompok nelayan karena selama ini nelayan di Teluk Jakarta tidak suka terhadap mantan Menkopolhukam karena mencabut larangan reklamasi Pulau G. “Kalau ada dukungan nelayan menandakan Luhut punya legitimasi dalam membuat kebijakan terutama dalam sektor maritim,” pungkas Baidhowi.
Sebelumnya Menko Maritim Luhut Panjaitan menngundang para nelayan di berbagai wilayah Indonesia Senin (19/9),
Kepada Luhut, para nelayan mengeluhkan aturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, soal larangan penggunaan alat tangkap cantrang. Mereka meminta adanya solusi. Bila cantrang dilarang, maka harus ada alat tangkap pengganti untuk mereka menangkap ikan.
“Tadi kita undang asosiasi-asosiasi, dari Jawa Tengah datang 3 bus. Mereka menyampaikan keluh kesah mereka tentang industri perikanan. Tapi saya kira yang dibuat Ibu Susi untuk memberantas illegal fishing itu sudah baik. Tinggal sekarang mereka minta bisa melaut lagi. Mereka mengatakan moratoriumnya kan selesai Januari, hampir 2 tahun, sekarang mau ngapain,” kata Luhut, usai rapat di Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (19/9)
