Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak layak dipilih menjadi Gubernur DKI di Pilkada 2017 karena terlibat masalah hukum dan zalim terhadap rakyat.
Demikian dikatakan Koordinator Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) Jamran dalam pernyataan kepada suaranasional, Senin (22/8).
Kata Jamran Ahok terlibat dalam kasus korupsi di Rumah Sakit Sumber Waras, pembelian tanah di Cengkareng, dan tanah BMW semua sangat terang dan jelas.
Jamran mengatakan, petahana mempunyai andil besar merugikan negara dalam jumlah yang sangat luar biasa, bahkan untuk Rumah Sakit Sumber Waras sudah melalui audit investigasi BPK itupun masih bisa lolos,
“Semua itu berkat lindungan Yang Mulia Presiden Indonesia saat ini. Selanjutnya kasus reklamasi yang patut diduga sarat muatan korupsi dana CSR yang tidak dapat dipertanggungjwabkan penggunaannya serta izinnya yang dikeluarkan sangat merugikan nelayan yang selama ini memanfaatkan pantainya sebagai sumber kehidupan rakyat kecil dipesisir pantai Jakarta Utara,” papar Jamran.
Menurut Jamran, ucapan dan kata-kata Ahok kotor dan selalu merendahkan orang lain tentu ini wajib menjadi pertimbangan tidak memilih kembali.
“Baru-baru ini mengajukan gugatan ke MK mengenai cuti yang sudah di atur UU, yg anehnya pada masa Pilkada sebelumnya justru gubernur zalim ini bicara lantang memprotes Foke (petahana pada saat itu) untuk cuti dengan alasan agar tidak menggunakan kekusaannya untuk kepentingan pencalonan kembali menjadi gubernur, inkonsisten,” jelas Jamran.
Kata Jamran, ada pengusaha hitam di belakang Ahok. “Membangun Jakarta tanpa gubernur zalim akan lebih karena berarti rakyat Jakarta mampu melawan pengusaha hitam di belakang Ahok,” pungkas Jamran.
