Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digroundreaking Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat mangkrak.
Beberapa stasiun yang dijadikan pemberhentian stasiun kereta cepat pun terlihat tidak ada pekerjanya sama sekali.
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Roni Dwi Susanto menilai mangkraknya proyek kereta cepat karena Presiden Jokowi terlalu cepat groundbreaking tanpa ijin Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan sedang mengupayakan perizinan ke Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Udara (AU). “Proses mediasi terus kami lakukan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (1/7).
Menurut dia, pembangunan stasiun di Halim penting karena desain dari stasiun tersebut sudah dibuat KCIC. Namun ada syarat-syarat yang diajukan untuk menggunakan lahan TNI AU tersebut sehingga pembangunan terhambat.
“Untuk sementara kami menunggu persetujuan TNI AU di Halim. Untuk proses rancang bangun kami menggunakan Google Maps karena belum diizinkan melakukan apa pun di lokasi,” katanya.
