Presiden yang dikuasai asing menyebabkan intelijennya lumpuh dan bagian keamanan dan pertahanan TNI/Polri hanya sebagai hansip dan tukang ronda.
“Kalau jenis presiden suatu negara terkondisi dimanfaatkan dan di bawah kendali asing, maka intelijen negara tersebut jadi uka-uka (hantu-red),” kata pengamat intelijen, Umar Abduh di akun Facebook-nya.
Kata Umar, begitu pula TNI/Polri jadi Hansip atau tukang ronda. “Suhu politik ekonomi panas dingin dan semi kacau,” ungkapnya.
Sedangkan Koordinator Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyebutkan, kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terkait kepemilikan properti oleh asing dianggap sebagai balas budi Jokowi kepada para pengembang yang mendukungnya pada pencapresan 2014 lalu.
“Jokowi selalu menyebutkan, sektor properti harus ditolong dari kebangkrutannya, makanya kebijakan dia dengan memberikan kepada asing status hak milik dari properti yang dibelinya bentuk balas budi ke pengembang,” ungkap Salamuddin.
Menurutnya Jokowi telah mengeluarkan peraturan pemerintah yang membolehkan asing memiliki properti di Indonesia. Kemudian, Menteri Agraria, Tata Ruang/Kepala BPN juga menerbitkan Peraturan Menteri bahwa hak asing atas rumah dan rumah susun dapat diagunkan ke bank dan dapat diwariskan.
