Ketua Umum Presidium Sekber Indonesia Berdaulat, Ali Mahsun, mengatakan bahwa aksi terorisme yang terjadi di kawasan Sarinah-Thamrin kemarin (14/1) telah mencerabut rasa aman rakyat dan bangsa Indonesia. Pihaknya mendesak aparat mengusut tuntas secara transparan tragedi teror tersebut.
“Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, tak terkecuali adanya anggapan pengalihan isu batas terakhir PT. Freeport tawarkan divestasi saham kepada Indonesia,” ucapnya di Jakarta, Jumat (15/1).
Diungkapkan Ali, setahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kondisi masyarakat dibawa dalam situasi ketidakpastian. Salah satunya menyangkut masalah perekonomian yang cenderung terus menurun. Dimana, rakyat yang sudah miskin semakin terpojok akibat himpitan harga-harga kebutuhan bahan pokok.
Di sisi lain, kondisi perekonomian ini masih ditambahkan dengan kegaduhan demi kegaduhan politik yang silih berganti seakan tidak berkesudahan. Berikut penegakan hukum yang dinilainya semakin jauh dari harapan masyarakat.
“Kini keamanan Indonesia terkoyak akibat bom yang mencerabut rasa aman rakyat. Ada apa dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-JK,” jelas Ali yang juga Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI).
Aksi terorisme di Sarinah-Thamrin kemarin, tambahnya, melengkapi penderitaan seluruh rakyat Indonesia. Teror sekaligus menjadi bukti bahwa rezim pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tidak mampu mengelola bangsa dan negara ini dengan baik.
Dengan kata lain, Jokowi-JK bukan saja gagal mewujudkan stabilitas ekonomi, politik dan hukum, namun gagal total mewujudkan keamanan bangsa dan negara Indonesia dan tidak mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat.
“Kami mendesak Jokowi-JK segera mengundurkan diri sebagai Presiden dan Wapres RI sebelum Indonesia hancur berantakan. Kalau tidak mampu pimpin Indonesia adalah sangat arif dan bijaksana kalau Jokowi-JK segera mundur dengan legowo demi nasib dan masa depan rakyat, bangsa, dan negara,” tukas Ali.