Perjalanan satu tahun pemerintahan Joko Wododo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang kita saksikan adalah serangkaian pengkhianatan terhadap negara, bangsa, rakyat dan konstitusi.
Demikian pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng dalam pernyataan kepada suaranasional, Kamis (19/11). “Perlakuan pemerintahan Jokowi terhadap Freeport selaras dengan kepentingan asing untuk melanjutkan investasi model kolonial di Indonesia,” ungkapnya.
Kata Salamuddin, melalui Kementerian ESDM pemerintah terus memberikan perlakuan istimewa kepada Freeport. Menteri Sudirman Said melakukan berbagai manuver untuk menjadi antek Freeport.
“Sedikitnya 3 pengkhianatan yang dilakukan Sudirman Said yakni : pertama, berusaha melakukan perpanjangan kontrak Freeport untuk menguasai tanah dalam jumlah yang sangat luas di Papua. kedua, melakukan berbagai macam cara agar Freeport tetap dapat melakukan eksport bahan mentah dan tidak membuat pemurnian atau pengolahan di dalam negeri,” paparnya.
Kata Salamuddin, ketiga, melakukan berbagai upaya agar Freeport tidak perlu menjalankan kewajiban divestasi saham kepada Pemerintah Indonesia. Ketiga hal tersebut mencirikan bahwa Menteri ESDM sebagai agen kolonial sejati.
“Namun yang dilakukan pemerintahan Jokowi dan Sudirman Said berlawanan dengan amanat Konstitusi, UU tentang Mineral dan Batubara serta pasal pasal tentang divestasi yang termuat dalam kontrak karya,” paparnya.
Salamuddin mengatakan, semua dilakukan agar Freeport nyaman, lenggeng, dan bisa dengan sesuai hati mengeruk kekayaan alam, melanjutkan eksport bahan mentah, dan mengambil seluruh keuntungan pertambangan tanpa menyusahkan secuilpun untuk bangsa ini.
“Hanya satu yang akan disisahkan oleh pemerintahan Jokowi dan Menteri ESDM Sudirman Said, yakni kerusakan lingkungan, hancurnya wilayah penghidupan masyarakat Papua, kemiskinan rakyat Indonesia, beban keuangan di masa depan untuk memperbaiki lingkungan yang telah mengalami kerusakan yang mengerikan,” pungkas Salamuddin.
