Peraturan Presiden (Perpres) tentang perluasan kewenangan TNI di mana salah satu tugasnya bertugas untuk keamanan justru mengembalikan seperti Orde Baru.
“Ini Peraturan Presiden, tentunya atas inisiatif Presiden Jokowi dan saran-saran orang terdekatnya. Perpers perluasan kewenangan TNI menandakan TNI bisa dimanfaatkan penguasa untuk menghadapi orang-orang yang dianggap melawan penguasa,” ungkap pengamat politik Muhammad Huda dalam pernyataan kepada suaranasional, Rabu (28/10).
Menurut Huda, Perpers itu menandakan adanya kemunduran di era reformasi dan demokrasi. “Jokowi itu Presiden sipil tetapi mentalnya militeristik dan tidak mau memanfaatkan TNI untuk kepentingan pribadinya,” ungkap Huda.
Kata Huda, ada kemungkinan Jokowi mengingkan stabilitas keamanan dalam negeri dengan memanfaatkan TNI agar pembangunan cepat tercapai. “Caranya Jokowi untuk pembangunan saja sudah salah. Sudah bukan jamannya lagi TNI bertugas untuk keamanan. Keamanan itu tugasnya kepolisian,” papar Huda.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan penerbitan peraturan presiden (Perpres) tentang perluasan kewenangan TNI terus menguat.
“Kami mendesak Presiden Jokowi tidak menandatangani draf Perpres yang memberi kewenangan baru bagi TNI dalam fungsi keamanan. Mengingat itu bertentangan dengan TAP MPR, UU Pertahanan, dan UU TNI,” ujar juru bicara dari Koalisi Masyarakat Sipil (KMS), Poengky Indarti, di kantor Imparsial, Kamis (22/10).
Berbagai kebijakan Jokowi pun banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak Ketua Institut Hijau Indonesia (IHI) Chalid Muhammad.
Kata Chalid, dengan dimanjakannya investor nasional dan asing, merespons krisis ekonomi global. Padahal, janji politik Jokowi, begitu Presiden biasa disapa, ialah kemandirian dan kedaulatan.
“Tetapi beberapa bulan terakhir pemerintah malah mendukung investor-investor asing. Akhirnya ada kesan seperti juru dagang atau sales,” ujarnya dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (23/8) sebagaimana dikutip dari Harian Nasional.
