Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang meminta seluruh kadernya di DPR agar tidak keluar Jakarta dari 19-30 Oktober 2015 sebagai bentuk upaya partai berlambang Banteng Moncong Putih untuk mendapatkan kekuasaan.
“PDIP ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia dan Presiden Jokowi selalu solid dan anggota siap terima jabatan,” ungkap pengamat politik Ahmad Yazid dalam keterangan kepada suaranasional, Senin (19/10).
Menurut Yazid, permintaan agar kader di DPR berada di Jakarta itu bisa diartikan juga kalaupun ada reshuffle kabinet jatahnya tidak dikurangi setelah masuknya PAN. “Itu semacam warning, kalau dikurangi, saat itu juga seluruh Fraksi PDIP bisa menyuarakan pemakzulan kepada Presiden Jokowi,” ungkap Yazid.
Kata Yazid, walaupun dalam berpolitik PDIP terlihat sandiwara dengan Jokowi seperti kadernya mengkritik kebijakan Jokowi tetapi tidak menutup kemungkinan bisa menggalang pemakzulan bila Ketua Umumnya mengijinkannya.
“Saat ini yang masih diijinkan Megawati kepada Jokowi hanya mengkritik saja, belum sampai pemakzulan. Begitu pula Puan Maharani menikmati jabatannya walaupun tidak ada prestasi apapun,” ungkap Yazid.
Sebagaimana yang beredar di kalangan wartawan, Fraksi PDIP DPR menerbitkan larangan meninggalkan Jakarta hingga akhir Oktober 2015.
Di kalimat pembukanya, dituliskan agar para anggota Fraksi PDIP DPR mencermati dinamika politik terkini. Untuk itu para anggota tidak diperkenankan meninggalkan Jakarta pada 19-30 Oktober 2015.
