Sepanjang sejarah negara Republik Indonesia, pemerintah sekarang adalah pemerintah yang paling gila dengan jalan tol. Dirancanglah tol mulai dari tol darat, tol laut, mungkin tol udara.
Demikian dikatakan Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng dalam pernyataan kepada suaranasional, Senin (12/10). “Sebabnya pemerintah ingin ada proyek besar untuk dibagi kepada konco-konconya,” ungkap Salamuddin.
Kata Salamuddin, dengan swastanisasi fasilitas umum semacam ini maka bisnis jalan akan menjamur. “Tol memang membawa manfaat bagi pemerintah dan teman temanya. Namun sisi lain. Jalan jalan umum yang sebelumnya dibangun dengan pajak rakyat dirampas untuk diserahkan kepada swasta,” ungkap Salamuddin.
Ia mengatakan, kebijakan ini berakibat rakyat dikuras, dikeruk untuk membiayai pemerintahan yang tidak pernah didirikan untuk melayani rakyat. “Jalan jalan umum rusak parah, berlubang, macet. Kecelakaan marak dan ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat buruknya fasilitas jalan raya,” papar Salamuddin.
Kata Salamuddin, sisi lain rakyat dipaksa bayar pajak mahal, dan terus meningkat setiap tahun, disertai berbagai pungutan, biaya perawatan jalan, biaya penerangan, beban administrasi untuk para pemungut, dan berbagai bentuk pemerasan liannya. Belum lagi berbagai bentuk denda bagi yang terlambat membayar yang juga sangat mencekik.
“Inilah pemerintahan yang paling busuk di negara yang azasnya Pancasila. Pemerintahan yang tidak hanya mengeruk kekayaan alam untuk diri pribadi mereka, namun juga memeras rakyat tanpa ampun, untuk memperkaya segelintir pebisnis,” jelas Salamuddin.
Ia menegaskan, bahkan pemerintah ini sanggup memanipulasi kesulitan rakyat untuk menjadi ajang pemerasan. Rakyat sulit pangan dijadikan alasan untuk menaikkan harga, jalan macet menjadi pembenar untuk bisnis TOL dan jalan umum berbayar. “Rakyat dibiarkan bodoh dan tolil agar mudah ditipu sehingga semua kerakusan mereka menemukan pembenaran,” pungkas Salamuddin.
Pemerintah meyakini program tol laut yang menjadi salah satu konsep andalan Presiden Joko Widodo saat kampanye Pilpres tahun 2014, bakal mengurangi beban logistik yang selama ini masih bergantung pada transportasi darat.
“Kalau tol laut berfungsi dengan baik, pasti akan mengurangi beban di jalan darat,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), Djoko Murjanto, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (5/12) sebagaimana dikutip dari Harian Nasional.
