Para pengguna sosial media yang biasa di sebut netizen bersuara keras terhadap upaya PDIP melemahkan KPK.
Beberapa di antaranya menyebut PDIP itu sama dengan PKI, kepanjangan dari Partai Koruptor Indonesia.
Salah satu netizen Mustofa Nahrawardaya di akun Twitternya menyindir PDIP dengan sebuah foto bertuliskan “Partai Korupsi Indonesia PKI mau Bubarin KPK. Waspadalah”.
Sebelumnya, PDIP melalui Hendrawan Supratikno mengatakan, DPR mengusulkan mempercepat revisi UU KPK agar bisa cepat selesai.
“Jika dari pemerintah, target penyelesaian revisi akan molor. Ini soal persepsi waktu penyelesaian. Saya tadi katakana, apakah kalau diberikan pada dewan selesai, Misbakhun menjawab masa sidang ini Oktober,” katanya di Ruang Baleg DPR, Jakarta, Selasa (6/10).
Dalam draf usulan yang dibuat anggota DPR, ada beberapa pasal krusial yang perlu disoroti. Pertama, dalam pasal 5 yang berbunyi KPK dibentuk untuk masa waktu 12 tahun, sejak Undang-Undang ini diundangkan. Kedua, di pasal 13 huruf b yang berbunyi menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 50 miliar.
Sedangkan Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi W Eddyono mencontohkan pemangkasan umur KPK sekadar 12 tahun.
“Ketentuan ini (umur KPK) menyederhanakan penanganan korupsi di Indonesia. Seakan-akan masalah korupsi dapat diselesaikan 12 tahun,” katanya di Jakarta, Rabu (7/10) dikutip dari Harian Nasional.
