Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanfaatkan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menaikkan popularitas.
“Nampak sekali, Jokowi ingin menurunkan BBM di saat popularitasnya turun drastis. Lihat saja, di Twitter, Facebook banyak yang sudah tidak suka Jokowi. Ini juga yang dipikirkan Jokowi. Ini hanya kebijakan tipu-tipu saja,” papar pengamat politik Muhammad Huda dalam pernyataan kepada suaranasional, Sabtu (3/10).
Menurut Huda, penurunan harga BBM itu tidak akan diikuti dengan turunnya harga transportasi umum. “Ini akan sia-sia saja, pengusaha transportasi juga akan protes jika diturunkan lagi. Pengusaha yang rugi, Jokowi yang terkenal bagus,” papar Huda.
Huda mengatakan, kalaupun memang harga BBM ingin diturunkan sebaiknya angkanya cukup besar, supaya dampaknya terlihat nyata di masyarakat.
“Kami melihat jika ingin punya dampak di tengah masyarakat maka penurunan harga BBM harus berkisar minimum sekitar 5 sampai 10 persen. Apabila di bawah itu maka dampaknya tidak akan ada, dan lebih baik tidak usah diturunkan karena tidak membawa manfaat bagi masyarakat,” jelas Huda.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada PT Pertamina (Persero) untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium.
“Dan juga ada dua hal lagi yang berkaitan dengan BBM. Dihitung lagi Pertamina, coba dihitung lagi oleh Pertamina. Tolong dihitung lagi apakah masih mungkin premium itu diturunkan, meskipun sedikit,” kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10).
Sementara, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui bahwa Presiden Jokowi menginginkan agar Pertamina dapat mengkaji kemungkinan penurunan harga BBM premium. Namun, dia belum dapat memastikan apakah penurunan harga premium tersebut dapat dilakukan.
Selain itu, paket kebijakan Jokowi direspon negatif oleh semua pihak mulai dari rakyat, pengusaha sampai pejabat. Berdasarkan laporan Harian Nasional, paket ekonomi Jokowi tak dapat memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia.
Pengamat ekonomi Fuad Bawazier menilai, kebijakan yang diambil bukan solusi dan penyelesaian dari permasalahan ekonomi saat ini. Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih tertekan.
“Rencana yang dianggap solusi belum terlihat membuahkan hasil. Buktinya, masyarakat pun tidak terlalu merespon paket kebijakan ekonomi. Pemerintah cenderung mengandalkan kapitalis dalam memerbaiki perekonomian,” katanya di Jakarta, Minggu (4/10).
Sepertinya terjadi misinformasi di artikel ini. Di dalam berbagai media nasional, diberitakan bahwa pemerintah tengah fokus melakukan perhitungan untuk menurunkan harga BBM bersubsidi jenis solar, bukan premium. Selain itu, sasaran dari kebijakan tersebut adalah sektor industri, bukanlah rumah tangga. Oleh karena itu, jelas kebijakan pemerintah ini merupakan upaya terobosan dalam rangka menggenjot perekonomian nasional. Dengan menurunkan harga solar bersubsidi, pemerintah berharap dapat membantu menurunkan beban produksi dunia industri. Apabila beban produksi turun, maka diharapkan produk yang dipasarkan ke publik pun akan turun. Dengan demikian, diharapkan daya beli masyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Dari sini terlihat jelas, bahwa kebijakan menurunkan harga BBM bersubsidi bertujuan demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk pencitraan.