Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa minta keterangan DPR karena menggunakan anggaran yang cukup besar dalam sebulan hanya untuk blusukan dan hasilnya tidak ada.
“Anggaran blusukan besar tetapi hanya pencitraan dan model kampanye, tidak ada hasilnya yang konkrit,” ungkap pengamat politik Sahirul Alem kepada suaranasional, Jumat (18/9).
Menurut Alem, kalangan DPR bisa menggunakan hak bertanya terhadap Presiden akan kegunaan anggaran blusukan yang besar itu. “Bisa jadi dari anggaran blusukan, Jokowi bisa tersengat dan jatuh,” ungkap Alem.
Kata Alem, kasus yang menimpa Jokowi itu sebetulnya sangat banyak tetapi semua media, DPR terkunci semua. “Kalangan DPR yang diharapkan kritis tidak bersuara sama sekali. Begitu pula media-media besar semua berpihak kepada Jokowi,” jelas Alem.
Alem mengatakan, situasi ini mirip era Soeharto di mana semua dikuasai rezim berkuasa, dan hanya rakyat yang bisa menjebol itu semua. “Rakyat dan mahasiswa sudah berkuasa. Mereka punya media sosial dan akan bergerak secara suka rela meminta Jokowi mundur. Kondisi ekonomi makin terjepit justru Jokowi makin gila dengan gaya ngeles dan pencitraannya,” pungkas Alem.
Sebelumnya, Politikus Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono membeberkan nominal yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo tiap blusukan ke berbagai daerah. Nominalnya ternyata cukup mencengangkan.
Jokowi, sapaan karib Joko Widodo bisa menghabiskan dana miliaran. Nominal tersebut digunakan untuk berbagai keperluan. Di antaranya ialah biaya pengamanan.
“Bila presiden datang ke daerah, berapa ribu tentara dan polisi yang mengamankan? Bisa tiga ribu personel. Kalau anggaran personel sektor pengamanan saja Rp 100 ribu, itu sudah Rp 3 miliar anggarannya. Belum lagi biaya-biaya fasilitas transportasi udara dan darat,” kata Bambang, Jumat (18/9).
Dia menambahkan, Jokowi bisa pergi ke berbagai penjuru tanah air atau luar negeri dua kali dalam sepekan. Intensitas yang sama juga terjadi pada para menteri yang duduk di Kabinet Kerja.
