Keputusan Presiden Jokowi menolak kereta api cepat yang diajukan China dan Jepang terjawab sudah Selain karena menggunakan APBN, ternyata Jokowi ingin kembangkan kereta api lain.
Dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution telah menyerahkan rekomendasi penilaian proposal kereta cepat dari China dan Jepang dan hasil penilaian dari konsultan independen, yakni Boston Consulting Group yang direkrut pemerintah.
Hasilnya adalah Jokowi menolak karena ada muatan beban APBN dalam proposal kedua negara tersebut.
Berikut alasan Jokowi menolak proyek kereta cepat atau high speed railway rute Jakarta Bandung, Jumat (4/9/2015).
1. Saya telah menerima laporan dari Tim Penilai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 3 September 2015
2. Berdasarkan rekomendasi dari Tim penilai saya putuskan:
- Kita akan kembangkan kereta api berkecepatan sedang
- Pembangunan tidak akan menggunakan APBN, baik langsung maupun tidak langsung
- Pemerintah tidak akan menyediakan dana dan jaminan dalam bentuk apapun; kerjasama pembangunan dalam bentuk business to business (b to b)
3. Untuk itu, saya perintahkan Menteri BUMN untuk menindaklanjuti kelanjutan pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung
4. Saat ini, pemerintah juga sedang mempersiapkan pengembangan:
- High Speed Train Jakarta-Surabaya; dan
- Jaringan Kereta Api di luar Jawa
