Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menjalankan proyek melemahan KPK dengan mengeluarkan Inpres Tahun 2015 tentang Pemberantasan Korupsi.
“Sepertinya ada proyek pelemahan dalam pemberantasan korupsi. Aromanya tercium menyengat dengan diterbitkannya Inpres tentang penanganan pemberantasan korupsi,” kata pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakata (UMY) Nu’man Iskandar kepada suaranasional, Jumat (6/3).
Nu’man melihat adanya yang aneh dalam Inpres itu karena tidak melibatkan lembaga penegak hukum lainnya.
“Bahkan KPK sama sekali tidak diajak bicara dan dilibatkan. Alih-alih memperkuat agar mendorong agar institusi lembaga penegak hukum agar independen dan bebas dari tekanan politik, komisioner KPK juga diam seolah setuju denga penerbitan Inpres tersebut,” jelasnya.
Kata Nu’man, pemberantasan korupsi di Indonesia semakin tidak berjalan saat Presiden Jokowi mewacanakan KPK hanya menangani masalah pencegahan saja.
“Kalau Inpres tersebut dan kondisi KPK seperti ini tidak ada yang bisa diharapkan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini,” pungkas Nu’man.
