Indonesia berpotensi dijajah China dengan adanya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibiayai negeri Tirai Bambu.
“Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membuat Indonesia berpotensi dijajah China,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi www.suaranasional.com, Senin (17/4/2023).
Kata Muslim, China yang meminta jaminan APBN untuk kereta cepat Jakarta-Bandung membuat Indonesia mempunyai ketergantungan dengan negara yang dipimpin Xi Jinping itu.
“Perlu langkah serius dalam semua kalangan untuk selamatkan APBN dari penyanderaan proyek ambisius yang tidak jelas juntrungannya,” jelas Muslim.
Muslim mendapat kabar, pejabat China yang berada di struktur konsorsium proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah di hukum mati oleh pemerintah Xi Jinping karena terlibat dalam kejahatan keuangan dalam proyek itu.
“Untuk membuktikan itu. Perlu di bentuk tim audit independen untuk mengusut TPPU di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung karena saat ini Pemerintah China tidak yakin keberlangsungan pemerintahan Jokowi akan melanjutkan proyek ini sehingga meminta jaminan APBN,” jelas Muslim.
Selain itu, Muslim mengatakan, semula proyek ini ditawarkan oleh pengusaha Jepang dengan biaya Rp 90 triliun dengan suku bunga 0,1% dan grass periode 40 Tahun.
Tapi akhirnya di setujui oleh pemerintah berkerjasama dengan China untuk bangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Kerja sama diikat dengan biaya: 120 T, bunga 3,4 % dan Grass Periodenya 80 Tahun.
Jika di bandingkan dengan tawaran dari Jepang. Nilai kontrak dengan China ini sangat mahal; bunga tinggi dan waktu nya sangat panjang. Hampir 100 tahun: yakni 80 tahun.
“Mengapa pemerintah tidak ambil kontrak dengan Jepang malah dengan China? Ini menjadi pertanyaan. Padahal dengan China begitu mahal? Siapa yang diuntungkan dan ambil untung di sini? Sedang bangsa dan Negara ketiban pulung?” tanya Muslim.
