Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlalu gegabah dalam kebijakan menghadapi virus Corona pengurangan MRT, LRT dan Bus TransJakarta. Kebijakan Anies juga tanpa koordinasi dengan pusat.
“Sinergi terutama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menentukan keputusan yang tergolong strategis,” kata politikus PDIP Prasetio Edi Marsudi di Jakarta, Senin (16/3).
Prasetio mencontohkan, pemangkasan jam operasional MRT, LRT, dan Transjakarta. Kebijakan tersebut, kata dia, perlu dikoordinasikan karena menimbulkan sejumlah efek. Misalnya terjadinya penumpukan penumpang pada jam-jam tertentu.
“Ini kebijakan sebenarnya justru memicu penumpukan. Karena itu harus dan wajib petugas-petugas di sana turun langsung untuk mengurai terjadinya penumpukan,” kata Prasetio yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta.
Anggota DPRD dari Fraksi PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, hal itu perlu dilakukan sebab pasien virus corona sudah semakin bertambah.
Ihwal rencana Pemprov DKI yang akan mempertimbangkan lockdown atau penutupan akses wilayah, Gilbert menilai ini tidak cukup efektif dilakukan. “Sebab, hasil lockdown tidak akan sebanding dengan konsekuensi dampak ekonomisnya,” ujar Gilbert.
