Terapkan Tax Amnesty, Jokowi seperti Preman Pasar

Penerapan Tax amnesty (TA) di Indonesia adalah rencana lama, sekitar 10 tahun yang lalu. Rencana ini baru terealisasi pada era pemerintahan Jokowi.

“TA Jokowi ini berbeda dengan rencana sebelumnya. Tax Amnesty dalam konteks Indonesia awalnya dimaksudkan untuk memperbaiki kepatuhan pembayar pajak sekaligus menggairahkan ekonomi dengan menghapus pajak pajak pada sektor tertentu,” kata Kepala Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno (UBK) Salamuddin Daeng, Rabu (27/7).

Meskipun kala itu IMF tetap mengingatkan resiko yang mungkin dihadapi Indonesia jika memberlakukan TA tersebut.

Dalam dokumen Consultative Group Meeting, dan Statement Daniel Citrin, Deputy Director, Asia and Pacific Department, IMF, January 20, 2005, menyatakan bahwa : “Dalam konteks tax amnesty Indonesia, salah satu risiko yang kita lihat dengan situasi anggaran adalah kemungkinan kerugian pendapatan selama jangka menengah merupakan hal perlu dipertimbangkan. Amnesti pajak dapat mencegah kepatuhan pajak dan hal tersebut harus dihindari. Jika pemerintah ingin melanjutkan kebijakan tersebut, akan menjadi penting untuk pertama kali memperkuat administrasi perpajakan untuk meminimalkan efek yang tidak diinginkan terhadap kepatuhan pembayar pajak”.

Kata Salamuddin, pengalaman lainnya dalam konteks TA di Brazil pada tahun 2009, otoritas pajak setempat menerapkan program TA sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi.

“Dari akhir tahun 2011 dan seterusnya, mereka memperkenalkan beberapa langkah pajak untuk mendukung kegiatan ekonomi,” ungkapnya.

Kebijakan TA meliputi keringanan pajak gaji untuk industri yang tertentu seperti ; penghapusan pajak bahan bakar, bantuan biaya energi untuk industri, bantuan untuk konsumen, pemotongan pajak konsumsi lainnya. (sumber ;IMF 2013). Tax amnesty dibangun untuk mengatasi pelemahan ekonomi.

Kata Salamuddin, namun berbeda dengan pertimbangan IMF, maupun TA di Brasil, pemerintahan Jokowi justru mengrapkan peningkatan pendapatan dalam jangka pendek dan jangka panjang dari TA.

Jokowi memandang TA semata mata untuk memalak pajak. Alam pikiran pemerintahan Jokowi adalah mencari uang untuk APBN.

“Tipikal TA Jokowi gaya preman pajak yang tujuannya pemalakan bukan perbaikan ekonom,” pungkas Salamuddin.