Gelombang kritik dan kepedulian terhadap tata kelola daerah mengemuka dalam forum diskusi yang digelar Rumah Aspirasi LANTANG (Lamongan Tangi), Sabtu (28/2/2026), di Jalan Kinameng Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan.
Lintas profesi mulai dari aktivis, akademisi, budayawan, jurnalis hingga pengusaha muda duduk satu meja, menyatukan persepsi dalam tajuk besar: mengakhiri “Lamongan NGGILANI” dan mewujudkan Lamongan “MEGILAN”.
Forum yang berlangsung di bulan Ramadan itu tidak menyurutkan semangat peserta. Justru momentum tersebut dimaknai sebagai refleksi moral dan sosial untuk mengoreksi berbagai persoalan yang dinilai terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Dalam diskusi yang membedah isu politik, sosial, agama, hukum, kebudayaan, hingga kebijakan pemerintah daerah dan pusat, para peserta menyoroti sejumlah temuan lapangan berbasis fakta dan data.
Budayawan Lamongan, Cak Rokhim Jogo Wengi, menyampaikan kritiknya dengan gaya tutur sastrawi yang khas.
“Rumah yang penuh ilalang seharusnya dibersihkan oleh pemiliknya sendiri, tanpa menunggu pihak lain. Filosofi ini untuk putra daerah Lamongan agar tangi (bangkit) membersihkan ilalang—yang kita ibaratkan sebagai persoalan daerah,” ujarnya.
Pesan tersebut dimaknai sebagai ajakan moral bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal untuk tidak abai terhadap berbagai persoalan tata kelola yang dinilai menyimpang dan merugikan masyarakat.
Suasana diskusi semakin menghangat ketika Amin Santoso dari NGO Jalak memaparkan sejumlah data yang disebutnya bermasalah, termasuk terkait pengelolaan PDAM.
Amin, yang memiliki pengalaman panjang berkiprah di ibu kota sebelum kembali ke tanah kelahirannya, menegaskan bahwa banyaknya data persoalan tidak akan berarti tanpa persatuan elemen masyarakat.
“Ratusan data bermasalah yang kita pegang tidak menjamin persoalan selesai tanpa persatuan. Mulai dari pengelolaan hingga manajemen teknis dan nonteknis PDAM, semuanya perlu koreksi. Bahkan kalau perlu, revolusi tata kelola,” tegasnya.
Ia menilai adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang membuat sistem berjalan tidak optimal, sehingga perlu evaluasi menyeluruh demi kepentingan publik.
Dari kalangan jurnalis, Deden menekankan pentingnya independensi media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Menurutnya, mengungkap kebenaran bukan tanpa risiko, sehingga perlindungan hukum dan profesionalisme menjadi kunci.
“Media harus tetap independen, objektif, dan mampu membaca situasi. Mengungkap kebenaran memang penuh risiko, tapi di situlah peran penting pers. Kenapa Lamongan yang harusnya MEGILAN justru terasa NGGILANI? Media punya tanggung jawab menjawab itu dengan pemberitaan yang berimbang,” ujarnya.
Moderator diskusi yang juga pengusaha muda di bidang furnitur, Mas Khoirul Huda, menyampaikan keprihatinannya sebagai putra daerah.
Ia optimistis, persatuan lintas profesi dan lintas generasi menjadi modal besar untuk mengubah paradigma pembangunan di Lamongan.
“Tidak ada yang mustahil. Jika berbagai profesi dan generasi ini bersatu, dengan potensi dan skill yang mumpuni, kita bisa menyamakan persepsi dan mengubah paradigma demi cita-cita bersama,” pungkasnya.
Forum LANTANG ini diharapkan tidak berhenti pada diskusi, tetapi menjadi gerakan moral dan intelektual yang berkelanjutan. Seruan “Lamongan Tangi” pun digaungkan sebagai simbol kebangkitan kolektif menuju Lamongan yang benar-benar “MEGILAN”—maju, bersih, dan berpihak pada rakyat. Pewarta: Hadi Hoy
