Oleh: Yunus Hanis Syam, Alumni FAI UMY
Ramadan kembali hadir sebagai ruang perenungan, bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi bangsa. Di tengah suasana spiritual yang mengajarkan pengendalian diri, publik justru disuguhi pertarungan elite yang semakin terbuka dalam berebut posisi, pengaruh, dan akses kekuasaan. Politik kehilangan kesunyian batinnya. Ia berubah menjadi arena transaksi, kalkulasi, dan ambisi yang dipertontonkan tanpa rasa malu.
Kekuasaan, dalam realitas hari ini, tampak seperti minum air laut. Semakin diteguk, semakin haus. Mereka yang telah mencapai jabatan tertentu merasa belum cukup. Mereka yang telah memiliki pengaruh ingin memperluas dominasi. Mereka yang telah menguasai sumber daya negara terus mencari celah untuk memperpanjang cengkeraman. Hasrat itu tidak pernah selesai.
Padahal, Ramadan mengajarkan satu prinsip mendasar: menahan diri. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan nafsu—termasuk nafsu kuasa. Dalam tradisi Islam, kekuasaan adalah amanah, bukan hak milik. Ia bukan sarana memuaskan ego, melainkan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan menghadirkan kemaslahatan.
Realitas politik Indonesia menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Biaya politik yang tinggi mendorong lahirnya praktik korupsi setelah seseorang terpilih. Modal besar yang dikeluarkan saat kontestasi dipandang sebagai investasi yang harus kembali. Dari sinilah lingkaran setan kekuasaan terbentuk: uang melahirkan jabatan, jabatan melahirkan akses, akses melahirkan rente, dan rente menguatkan kembali ambisi untuk bertahan atau naik ke posisi yang lebih tinggi.
Dalam konteks ini, puasa menjadi relevan sebagai metafora dan praktik etis. Bayangkan jika para elite benar-benar berpuasa dari ambisi yang berlebihan. Menahan diri untuk tidak memaksakan kehendak. Menahan diri untuk tidak memanfaatkan celah hukum demi kepentingan pribadi dan kelompok. Menahan diri untuk tidak memonopoli sumber daya negara.
Puasa ambisi kekuasaan berarti menyadari bahwa jabatan bukan tujuan akhir. Ia adalah alat. Dalam sejarah Islam, para khalifah dan pemimpin besar seringkali merasa takut ketika menerima amanah, bukan bangga berlebihan. Mereka memahami bahwa kekuasaan akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Tuhan.
Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki kesadaran spiritual seperti itu. Bukan pemimpin yang melihat jabatan sebagai tangga sosial, bukan pula yang menjadikan negara sebagai ladang bisnis. Krisis kepercayaan publik terhadap institusi politik berakar dari kegagalan moral ini. Rakyat lelah menyaksikan janji kampanye berubah menjadi kompromi kepentingan. Rakyat muak melihat hukum bisa lentur bagi yang berkuasa dan keras bagi yang lemah.
Puasa ambisi juga berarti membatasi syahwat untuk terus memperluas dinasti politik. Demokrasi menjadi rapuh ketika kekuasaan diwariskan melalui jaringan keluarga dan kroni. Meritokrasi tergeser oleh loyalitas buta. Profesionalisme kalah oleh kedekatan personal. Dalam jangka panjang, praktik ini melemahkan kualitas pemerintahan dan merusak etika publik.
Ramadan seharusnya menjadi momentum evaluasi nasional. Jika individu mampu menahan diri dari makan dan minum selama belasan jam, mengapa elite tidak mampu menahan diri dari kerakusan kekuasaan? Jika rakyat kecil bisa bersabar dalam keterbatasan, mengapa mereka yang hidup dalam kelimpahan justru sulit mengendalikan ambisi?
Kita perlu menegaskan kembali bahwa kekuasaan tanpa kendali moral akan berubah menjadi tirani. Tirani tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan terbuka. Ia bisa hadir dalam bentuk regulasi yang memihak, proyek yang sarat kepentingan, atau kebijakan yang menguntungkan segelintir orang. Tirani modern seringkali terselubung, dibungkus retorika pembangunan dan stabilitas.
Puasa ambisi kekuasaan menuntut keberanian untuk berkata cukup. Cukup pada harta yang tidak halal. Cukup pada jabatan yang sudah diemban. Cukup pada pengaruh yang telah dimiliki. Dalam psikologi kekuasaan, kemampuan mengatakan cukup adalah tanda kematangan. Tanpa itu, manusia akan terus terjebak dalam perlombaan tanpa garis akhir.
Lebih jauh lagi, bangsa ini membutuhkan reformasi politik yang menekan biaya kontestasi. Selama politik tetap mahal, selama itu pula godaan korupsi akan terus mengintai. Transparansi pendanaan, penegakan hukum yang tegas, dan pendidikan politik berbasis etika harus diperkuat. Namun semua instrumen itu tidak akan efektif tanpa kesadaran batin dari para pelaku kekuasaan.
Ramadan memberi ruang untuk membersihkan hati. Ia mengajarkan bahwa kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan lawan politik, melainkan mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan keserakahan. Mengalahkan ego. Mengalahkan ketamakan.
Bangsa ini tidak kekurangan orang cerdas. Tidak kekurangan sumber daya alam. Tidak kekurangan regulasi. Yang sering kurang adalah keteladanan. Keteladanan lahir dari pemimpin yang mampu menempatkan kekuasaan sebagai amanah suci, bukan komoditas.
Puasa ambisi kekuasaan bukan gagasan utopis. Ia adalah kebutuhan mendesak. Tanpa itu, demokrasi akan terus menjadi panggung mahal yang menghasilkan elite kaya dan rakyat kecewa. Dengan itu, politik bisa kembali menjadi sarana pelayanan, bukan perburuan keuntungan.
Ramadan adalah panggilan sunyi bagi nurani para pemegang jabatan. Panggilan untuk berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan bertanya: untuk apa kekuasaan ini? Jika jawabannya bukan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat, maka yang tersisa hanyalah haus yang tidak pernah terpuaskan.
Dan seperti air laut, semakin diminum, semakin membakar dahaga.
