Langkah Indonesia yang dipercaya menduduki posisi Wakil Komandan dalam misi pasukan perdamaian untuk Palestina atau Internasional Stabilization Force (ISF) dinilai sebagai manuver diplomasi strategis Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah yang semakin kompleks.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menyebut, keputusan tersebut bukan sekadar partisipasi simbolik, melainkan representasi naiknya posisi tawar Indonesia dalam arsitektur keamanan global.
“Indonesia mendapat posisi wakil komandan operasi. Ini menunjukkan kepemimpinan nasional mampu menempatkan TNI bukan hanya sebagai pasukan pendukung, tetapi bagian dari struktur komando,” ujar Amir dalam keterangannya kepada media, Minggu (22/2/2026).
Sejak lama Indonesia dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Namun menurut Amir, fase terbaru ini menandai pergeseran dari diplomasi normatif ke diplomasi operasional.
“Selama ini Indonesia kuat di forum politik dan moral. Kini masuk ke domain keamanan internasional. Itu lompatan signifikan,” katanya.
Dalam konteks geopolitik, Timur Tengah adalah kawasan dengan irisan kepentingan aktor besar dunia: Amerika Serikat, Rusia, Iran, Turki, hingga negara-negara Teluk. Setiap keterlibatan negara di wilayah tersebut selalu dibaca sebagai sinyal posisi politik.
Amir menilai, keberhasilan Indonesia memperoleh jabatan wakil komandan tidak lepas dari reputasi panjang TNI dalam misi perdamaian PBB di berbagai negara konflik, mulai dari Lebanon, Kongo, hingga Sudan.
“Rekam jejak TNI relatif bersih dan profesional. Itu menjadi modal utama. Dunia melihat Indonesia sebagai negara muslim moderat dengan kapasitas militer yang disiplin,” ujarnya.
Dalam perspektif intelijen strategis, posisi wakil komandan berarti akses pada informasi, jaringan koordinasi militer multinasional, serta pengaruh dalam pengambilan keputusan operasional.
Menurut Amir, ini adalah bentuk “soft power yang dipersenjatai” — bukan dalam arti agresif, melainkan dalam konteks pengaruh.
“Siapa pun yang berada di struktur komando, memiliki akses pada peta konflik, dinamika faksi lokal, hingga pola intervensi aktor eksternal. Itu informasi strategis,” katanya.
Indonesia, lanjutnya, dapat membaca langsung dinamika internal Palestina, termasuk hubungan antar faksi, potensi eskalasi, serta tekanan regional.
“Dari sisi intelijen negara, ini memperkaya kemampuan analisis kita terhadap konflik Timur Tengah,” tambahnya.
Langkah ini juga dinilai memiliki dua lapis pesan geopolitik.
Pertama, kepada dunia Islam: Indonesia bukan sekadar bersuara, tetapi turun langsung menjaga stabilitas dan keselamatan warga sipil Palestina.
Kedua, kepada negara-negara Barat: Indonesia mampu menjadi jembatan diplomatik yang rasional dan profesional.
“Prabowo memainkan keseimbangan. Di satu sisi menjaga solidaritas Palestina, di sisi lain tidak menempatkan Indonesia dalam posisi konfrontatif terhadap kekuatan besar,” kata Amir.
Ia menyebut strategi ini sebagai bentuk “non-blok modern” — aktif, tetapi tidak terikat blok geopolitik tertentu.
Secara militer, keterlibatan sebagai wakil komandan memberi dampak pada reputasi TNI.
Posisi tersebut bukan jabatan administratif. Wakil komandan biasanya terlibat dalam perencanaan operasi, koordinasi lintas negara, hingga evaluasi taktis di lapangan.
“Ini menunjukkan kemampuan TNI berada di level komando internasional,” ujar Amir.
Dalam jangka panjang, pengalaman ini berpotensi meningkatkan standar interoperabilitas, kemampuan logistik, serta profesionalisme prajurit
Meski demikian, Amir mengingatkan bahwa setiap peran di zona konflik membawa risiko politik dan keamanan.
“Indonesia harus menjaga netralitas dan profesionalitas. Jangan sampai terseret dalam konflik internal antar faksi,” katanya.
Selain itu, terdapat risiko serangan dari kelompok ekstrem yang menolak kehadiran pasukan internasional.
“Keamanan personel menjadi prioritas. Diplomasi efektif harus diiringi kesiapan mitigasi risiko,” ujarnya.
Dalam peta politik global yang semakin multipolar, Indonesia dinilai sedang membangun positioning sebagai middle power yang aktif.
Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia untuk lebih berperan dalam penyelesaian konflik global, bukan hanya sebagai pengamat.
“Ini momentum bagi Indonesia untuk memperkuat citra sebagai negara muslim demokratis dengan kekuatan militer profesional dan diplomasi rasional,” kata Amir.
Ia menambahkan, jika dikelola dengan tepat, peran ini dapat memperkuat posisi Indonesia di forum-forum internasional, termasuk dalam perumusan kebijakan perdamaian dunia.
“Nama Indonesia harum di dunia internasional atas pengiriman pasukan perdamaian Palestina. Tetapi yang lebih penting adalah konsistensi dan ketegasan dalam menjaga prinsip,” pungkasnya.
Dengan dinamika Timur Tengah yang belum stabil, peran Indonesia sebagai wakil komandan pasukan perdamaian menjadi babak baru dalam sejarah diplomasi pertahanan nasional — sebuah kombinasi antara strategi geopolitik, kalkulasi intelijen, dan kepemimpinan global.
